Senin, 24 September 2012, 13:05 –
Administrasi Pelaporan Bukti Akuntabilitas Kinerja

Rembang — Akuntabilitas kinerja sangat dibutuhkan dalam sebuah instansi pemerintah yang melayani kepentingan publik. Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang memandang perlu memantapkan kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu, Kemenag Kab. menggelar acara bertajuk ‘Sosialisasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), PP nomor 39 tahun 2006, dan Aplikasi Data Perencanaan (ADP) Kankemenag Kab. Rembang’ pada Kamis-Jum’at (20-21/9/2012) di aula Kantor Kemenag Kab. Rembang.

Acara tersebut menghadirkan pemateri dari Kanwil Kemenag Provinsi Jateng, staf kepegawaian Bp. Sugiyanto,S.Sos dan staf perencana Bp. Nur Kholis,SH. Sementara acara dibuka oleh Kepala Kankemenag Kab. Rembang, Drs. H. Subchi,M.Ag, didampingi Ka Subbag TU Kankemenag Kab. Rembang, Drs. H. Mohammad Ali Anshory.

Dalam sambutan pembukaannya, Drs. H. Subchi, M.Ag mengatakan, pegawai instansi pemerintah memang mempunyai tuntutan kerja yang berat. Dalam melaksanakan tugas, materi harus dikuasai. Usai melaksanakan tugas, pegawai bersangkutan harus membuat laporan hitam di atas putih. “Pegawai terkait harus membuat laporan tertulis sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya atau sesuai dengan kondisi lapangan. Bukan hanya laporan lisan saja,” tegasnya.

Drs. H. Mohammad Ali Anshory mengharapkan, usai mengikuti sosialisasi ini, para peserta bisa membuat Lakip serta ADP dengan baik dan benar. “Kami harap pada akhir tahun ini, para peserta bisa mempertanggungjawabkan kegiatan masing-masing yang telah dilaksanakan selama satu tahun dalam bentuk laporan,” ujarnya.

Sugiyanto, S. Sos mengatakan, sebuah pekerjaan haruslah melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun selama ini masih ditemui berbagai kendala dalam penyusunan laporan. Sebagai contoh peserta yang telah mengikuti sosialisasi penyusunan Lakip berpindah tempat tugas. Beliau juga menegaskan, penyusunan laporan harus dikerjakan oleh tim yang solid. “ Bukan seorang saja tanpa melibatkan pelaksana pekerjaan,” tukasnya.

Sementara Nur Kholis, SH menandaskan pentingnya pembuatan Aplikasi Data Perencanaan (ADP) untuk penentuan pagu sementara oleh DPR RI. “Dari ADP tersebut, kami harap kegiatan bisa dilaksanakan secara akuntabel dan tepat pada waktu anggaran berjalan,” jelasnya.Sosialisasi tersebut diikuti oleh staf Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang, KUA Kecamatan se-Kab. Rembang, dan Madrasah Negeri se-Kab. Rembang.—(Shofatus Shodiqoh)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.031798 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1632690
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.