Tim Penilai Internal Lakukan Penilaian ZI di Kemenag Klaten

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Klaten – Dalam rangka penilaian Zona Integritas (ZI) pada Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian kedatangan Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas dari Inspektorat Jenderal Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), disambut langsung Kakankemenag dan Tim Pokja ZI Kemenag Klaten, Senin, (22/3).

Kepala Kantor Kementerian Agama, Anif Solikhin mengatakan, kami menyambut baik kedatangan tim berjumlah tiga orang serta menyampaikan harapan bahwa tim penilai yang datang tidak hanya memeriksa tapi juga memberi bimbingan untuk pelaksanaan ZI ini.

“Zona Integritas bukan hanya sekedar mengejar predikat tapi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, komitmen seluruh komponen menuju WBK,” ujar Anif Solikhin.

Dia berharap, seluruh ASN baik yang di Kemenag, satker madrasah dan KUA seluruh jajarannya agar memiliki motivasi yang benar dalam melaksanakan tugas bukan karena takut diperiksa oleh Itjen atau pemeriksa eksternal lainnya.

“Zona Integritas merupakan suatu proses yang sangat panjang sehingga dibutuhkan komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai staf pada unit organisasi untuk bekerja sama dalam mewujudkan Zona Integritas dan proses ZI ini adalah untuk kemajuan bersama, sehingga Tim TPI nantinya tidak hanya memberikan penilaian tetapi juga memberi pendampingan sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal,” ungkap Anif diakhir penyampaiannya.

Sementara itu ketua Tim Penilai dari Itjen Irfan mengatakan, TPI terjun mengetahui secara langsung terkait ZI di kemenag. Kemenag Klaten termasuk pilot project satker WBK yang telah diusulkan ke Sekjen.

Tahun 2016 Kemenag Klaten pernah masuk sebagai pilot project, tahun ini masuk kembali. “Tidak gampang untuk diusulkan ke Kemenpen, karena banyak sekali yang harus dipenuhi, audit itjen nol, tidak ada temuan BPK, data dumas, LHKSN tanpa saldo,” jelasnya.

Terkait survey yang dilakukan Balitbang terkait indeks kepuasan pelayanan, survey anti korupsi, tanpa pungli, dan pelayanan terkait SOP, itjen masih menunggu nilai yang sesungguhnya.

“Jika hasil penilaian ini baik, maka itjen akan mendampingi terus, target sudah melaporkan ke Menteri sampai 13 April ini,” katanya.

Sebagai tambahan, banyak yang gagal di survey, dikala BPS melakukan survey hasilnya kurang baik, masyarakat jarang bilang sangat puas, tetapi hanya bilang puas, dibutuhkan pembuktian di lapangan, ungkapnya. Pendampingan akan dilakukan, komitmen semua di tingkatkan baik di  madrasah KUA dan layanan haji untuk mewujudkan ZI yang WBK.(aj/Sua)