Klaten – Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Jenderal Kemeng RI terkait penyampaian hasil penilaian pembangunan ZI tahun 2021, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menggelar rapat persiapan penilaian dari tim TPN (Tim Penilai Nasional) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Diikuti Tim ZI Kemenag Klaten di Aula Al Ikhlas Kemenag Klaten, Kamis, (12/8).
Kakankemenag Klaten, Anif Solikhin mengatakan, Kemenag Klaten masuk dalam daftar satker yang layak diajukan dalam evaluasi pembangunan ZI menuju WBK tahun 2021, dan maka kita bersama-sama berkomitmen dan bekerja keras.
“Ada 49 satker yang diajukan penilaian WBK, termasuk Kemenag Klaten dan 5 satker yang diajukan penilain WBBM, ini suatu tantangan yang harus dihadapi bersama-sama dan dipersiapkan dengan baik,” tandas Anif.
Kakankemenag meminta tim ZI dan tim efektif agar bersinergi bersama-sama secara padu untuk menghadapi penilaian ini, saling melengkapi dan mari kita persiapkan sebaik-baiknya.
“Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah dilakukan dan telah berhasil lolos dari Tim Penilaian Internal (TPI) Kemenag RI dan maju pada Tim Penilai Nasional (TPN),” ungkap Anif.
Untuk itulah persiapan yang lebih awal agar dalam mempersiapkan penilaian dari TPN tidak mengalami kendala dan lancar.
“WBK bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi yang terpenting dalah implementasi yang sungguh-sungguh dilaksanakan oleh seluruh ASN Kementerian Agama,” tegas Anif.
Semua pelayanan di Kemenag Gratis dan sudah terpampang jelas banner di depan kantor, benar-benar menghindari pungli, layanan publik dilaksanakan dengan penuh integritas pada layanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal senada disampaikan Kasubbag TU Kemenag Klaten, Sudarsana yang sekaligus sebagai Ketua Tim. Menghadapi TPN harus kompak dan solid dalam persiapan, koordinasi tim terus dilakukan.
Selain itu persiapan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kemenag Klaten agar segera dilaksanakan, terutama peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pada pelayanan nikah di KUA, layanan haji, dan layanan intern berupa pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
“Jenis-jenis layanan masyarakat secara online PTSP terus dimaksimalkan, dengan memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat dan ber zona intergritas,” imbuhnya.(sw_aj/Sua)
