Hadiri Launching DAHSAT, Pengentasan Stunting adalah Tugas Bersama

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Semarang, Selasa (8/6/2022) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Semarang, Rachmad pamudji, didampingi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumanik, menghadiri undangan Launching DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stuntung), yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di Kampung KB (Keluarga Berencana) Kenanga Gedawang Banyumanik.

Hadir Walikota Semarang, Hendrar Prihadi memberikan sambutan dan meresmikan DAHSAT ke-34 di kelurahan setempat. Dalam sambutannya, ia menjelaskan DASHAT adalah salah satu program Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang agar mengurangi kasus stunting di Kota Semarang yang menjadi prioritas nasional. “Kita paham sekali, asupan gizi anak sangat penting, karena itu kita terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya asupan gizi,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan pesan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam upaya mengentaskan atau mencegah kasus stunting anak-anak.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk dan KB) Kota Semarang, yang menyampaikan harapan dengan dilaunchingnya DAHSAT ke-44 di Kelurahan Gedang mampu menginspirasi kelurahan-kelurahan lainnya untuk saling bergotong-royong mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. “DAHSAT merupakan swadaya masyarakat, pemerintah hadir untuk memberikan edukasi gizi masyarakat, seperti mengolah makanan yang memiliki nilai gizi sesuai umur anak,” ujarnya.

Tak hanya sebagai wadah pemenuhan gizi anak, ia berharap dengan lahirnya DAHSAT mampu meningkatkan perekonomian, melalui program pendampingan ekonomi keluarga.

Pada tempat dan waktu yang berbeda, Pamudji menuturkan bahwa Kemenag pun bisa ikut hadir dalam upaya mencegah atau mengentaskan stunting di Kota Semarang, hal ini bisa dilakukan melalui peran penyuluh, guru dan juga Dharma Wanita Persatuan (DWP). Oleh karenanya, ia berharap tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, tetapi Kemenag juga bisa mengambil peran.(NBA/rf)