Semarang – Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah hari ini (12/02) menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh para Kepala Seksi PAIS/PAKIS Kab./Kota se Jawa Tengah. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Grand Saraswati Semarang tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Ahmadi.
Menurut Lasiyanto, selaku Ketua Panitia, menuturkan bahwa rapat koordinasi ini akan membahas dua agenda utama yaitu tentang Ujian Sekolah Berstandar (USB) PAI dan Validasi Usulan TPG terhutang. “Keduanya akan dibicarakan dalam forum ini. Kita berharap bisa diselesaikan dengan tuntas,” ujar Lasiyanto.
Kakanwil menegaskan pentingnya data yang akurat, untuk itu segera, tegas Kakanwil, lakukan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin timbul dan mengganggu kelancaran pendataan ini, sehingga data yang tersusun bisa menghambakan keseluruhan kondisi yang dibutuhkan. Dalam hal ini para peserta Rakor dimotivasi dengan kata bijak “Kalau orang lain bisa, kita sudah biasa”. Artinya kita harus bisa berada selangkah lebih maju dibandingkan dengan orang lain. Hal itu disampaikan Kakanwil menanggapi laporan ketua panitia yang menyebutkan salah satu kendala USB adalah masalah pendataan.
”Permasalahan data memang tidak akan pernah habis, mulai dari perencanaan, pendataan, verifikasi, validasi, pengelolaan, dan penyajian. Penyajian data yang tidak pas akan berakibat pada kesalahan interpretasi terhadap sajian data itu sendiri,” jelas Ahmadi.
Kakanwil berharap terhadap apa yang akan dan telah dikembangkan oleh Bidang PAIS termasuk pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia. Lebih lanjut diharapkan agar bisa berkolaborasi dengan madrasah dan pondok pesantren. Mudah-mudahan hubungan tersebut bisa terjalin dengan baik, sehingga segala yang kita kerjakan bisa bermanfaat.
Terkait dengan TPG Terhutang, maka hal itu pun tidak terlepas dari data yang kurang sempurna. Apapun itu bentuk data akan berpengaruh pada perencanaan dan pengambilan keputusan, tegas Ahmadi. Meskipun tidak ada data yang up to date, tetapi paling tidak harus bisa mendekatinya. “Untuk itu kita berharap agar para operator data termotivasi untuk menyusun dan menyajikan data yang akurat,” lanjut Ahmadi berharap.
Semoga TPG terhutang bisa menjadi usulan kita terakhir dan bisa dipenuhi melalui APBNP. Setelah beberapa waktu lalu dilakukan verifikasi data impassing guru non PNS, diharapkan juga akan dilakukan verifikasi serupa bagi Guru PAI di sekolah. Ahmadi juga berharap semoga yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu bentuk kinerja terbaik yang akan menjadikan pelayanan yang kita berikan juga merupakan pelayanan terbaik. (fat/gt)
