Bandungan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Ahmadi mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika diperhatikan setiap tahun selalu menunjukan grafik kenaikan, seperti halnya pada kementerian agama dari tahun ke tahun senantiasa mengalami kenaikan, namun jika dicermati dengan seksama kenaikan itu terjadi karena semata-mata mengikuti pergerakan kenaikan kebutuhan standar yang harus dipenuhi seperti halnya kenaikan belanja pegawai, kenaikan standar biaya operasional perkantoran dan belanja modal.
“Kenaikan APBN pada DIPA Kementerian Agama setiap tahun, jika diimplementasikan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi kenyataannya masih sangat minim dan masuk dalam kategori kurang, pasalnya kenaikan anggaran itu semata-mata karena untuk pemenuhan belanja pegawai yang meningkat, pemenuhan standar biaya operasional perkantoran dan belanja modal sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku,” ungkap Kakanwil dalam forum Pemantapan Program Kerja Bimas Buddha tahun 2017 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Hotel Amanda Hill Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (10/05).
Menyinggung sistem penganggaran di kementerian agama yang berlaku by eselon, memungkinkan setiap eselon menyusun perencanaan sesuai dengan target kinerja yang ingin diraih, sehingga perencana baik dari kanwil maupun kankemenag akan sering diundang dalam setiap kegiatan serupa di masing-masing unit eselon, untuk itu Kakanwil menekankan agar para perencana dalam setiap penyusunan anggaran berpedoman pada ; sumber data aktual, isu kekinian, hasil audit dan evaluasi pelaporan.
“Para perencana dalam menyusun anggaran hendaknya selalu memperhatikan terhadap fakta dan data yang dimiliki sehingga perencanaan sesuai dengan target dan sasaran, isu kekinian terkait prioritas program pembangunan nasional, hasil temuan dari badan pemeriksa baik internal maupun eksternal serta evaluasi laporan pelaksanaan anggaran,” tegas Ahmadi.
Ditambahkan, kegiatan ini supaya mampu menyusun perencanaan secara terstruktur dan sistematis, program kerja yang akan direncanakan harus berbasis pada kinerja, jelas target dan sasaran yang akan dicapai, diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
“Kegiatan ini supaya benar-benar menghasilkan program kerja Bimas Buddha yang mantap, hendaknya rencana kerja dan anggaran harus berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan rencana strategis (renstra) kementerian agama tahun 2015-2019, perencanaan yang efisien dan efektif dengan memperhatikan isu-isu kekinian yang prioritas, serta penganggaran berbasis kinerja dengan kajian aspek manfaat dan bukan berbasis pada kebutuhan dan keinginan yang bersifat rutinitas,” lanjutnya.
Terakhir, kegiatan yang akan berlangsung dari 10 s.d. 13 Mei, Ahmadi berharap untuk forum ini mampu mengidentifikasikan permasalahan dalam optimalisasi program kerja Bimas Buddha meliputi tata kelola manajemen, peningkatan akses mutu pendidikan dan pengelolaan pembinaan urusan agama Buddha. (gt/gt)
