Data Undang Undang

Halaman Data Undang Undang Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Data Undang Undang Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah


# Judul Aksi
1UU No. 24 Tahun 2019 / Ekonomi Kreatif
2UU No. 19 Tahun 2019 / Perubahan Kedua Atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3UU No. 18 Tahun 2019 / Pesantren
4UU No. 17 Tahun 2019 / Sumber Daya Air
5UU No. 16 Tahun 2019 / Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6UU No. 15 Tahun 2019 / Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7UU No. 14 Tahun 2019 / Pekerja Sosial
8UU No. 11 Tahun 2019 / Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
9UU No. 8 Tahun 2019 / Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
10UU No. 4 Tahun 2019 / Kebidanan
11UU No. 13 Tahun 2018 / Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
12UU No. 9 Tahun 2018 / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
13UU No. 6 Tahun 2018 / Kekarantinaan Kesehatan
14UU No. 5 Tahun 2018 / Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU
15UU No. 2 Tahun 2018 / Perubahan Kedua Atas UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
16UU No. 1 Tahun 2018 / Kepalangmerahan
17UU No. 18 Tahun 2017 / Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia
18UU No. 16 Tahun 2017 / Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU
19UU No. 9 Tahun 2017 / Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menadi UU
20UU No. 6 Tahun 2017 / Arsitek
21UU No. 5 Tahun 2017 / Pemajuan Kebudayaan
22UU No. 3 Tahun 2017 / Sistem Perbukuan
23UU No. 2 Tahun 2017 / Jasa Konstruksi
24UU No. 19 Tahun 2016 / Perubahan Atas UU No. 11 tahun 20108 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
25UU No. 17 Tahun 2016 / Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
26UU No. 13 Tahun 2016 / Paten
27UU No. 11 Tahun 2016 / Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
28UU No. 9 Tahun 2016 / Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
29UU No. 8 Tahun 2016 / Penyandang Disabilitas
30UU No. 4 Tahun 2016 / Tabungan Perumahan Rakyat
31UU No. 1 Tahun 2016 / Penjaminan
32UU No. 10 Tahun 2015 / Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU
33UU No. 9 Tahun 2015 / Perubahan ke-2 atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
34UU No. 8 Tahun 2015 / Perubahan Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Ni. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
35UU No. 2 Tahun 2015 / Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
36UU No. 42 Tahun 2014 / Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
37UU No. 40 Tahun 2014 / Perasuransian
38UU No. 35 Tahun 2014 / Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
39UU No. 34 Tahun 2014 / Pengelolaan Keuangan Haji
40UU No. 33 Tahun 2014 / Jaminan Produk Halal
41UU No. 30 Tahun 2014 / Administrasi Pemerintahan
42UU No. 28 Tahun 2014 / Hak Cipta
43UU No. 23 Tahun 2014 / Pemerintah Daerah
44UU No. 17 Tahun 2014 / MPR, DPR, DPD dan DPRD
45UU No. 7 Tahun 2014 / Perdagangan
46UU No. 6 Tahun 2014 / Desa
47UU No. 5 Tahun 2014 / Aparatur Sipil Negara (ASN)
48UU No. 17 Tahun 2013 / Organisasi Kemasyarakatan
49UU No. 9 Tahun 2013 / Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
50UU No. 1 Tahun 2013 / Lembaga Keuangan Mikro
51UU No. 18 Tahun 2012 / Pangan
52UU No. 17 Tahun 2012 / Perkoperasian
53UU No. 16 Tahun 2012 / Industri Pertahanan
54UU No. 15 Tahun 2012 / Veteran Republik Indonesia
55UU No. 13 Tahun 2012 / Keistimewaan DIY
56UU No. 12 Tahun 2012 / Pendidikan Tinggi
57UU No. 11 Tahun 2012 / Sistem Peradilan Pidana Anak
58UU No. 8 Tahun 2012 / Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD
59UU No. 7 Tahun 2012 / Penanganan Konflik Sosial
60UU No. 2 Tahun 2012 / Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
61UU No. 24 Tahun 2011 / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
62UU No. 23 Tahun 2011 / Pengelolaan Zakat
63UU No. 21 Tahun 2011 / Otoritas Jasa Keuangan
64UU No. 20 Tahun 2011 / Rumah Susun
65UU No. 19 Tahun 2011 / Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
66UU No. 18 Tahun 2011 / Komisi Yudisial
67UU No. 16 Tahun 2011 / Bantuan Hukum
68UU No. 15 Tahun 2011 / Penyelenggara Pemilihan Umum
69UU No. 13 Tahun 2011 / Penanganan Fakir Miskin
70UU No. 12 Tahun 2011 / Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
71UU No. 8 Tahun 2011 / Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstritusi
72UU No. 7 Tahun 2011 / Mata Uang
73UU No. 6 Tahun 2011 / Keimigrasian
74UU No. 5 Tahun 2011 / Akuntan Publik
75UU No. 4 Tahun 2011 / Geospasial
76UU No. 3 Tahun 2011 / Transfer Dana
77UU No. 2 Tahun 2011 / Partai Politik
78UU No. 1 Tahun 2011 / Perumahan dan Kawasan Pemukiman
79UU No. 13 Tahun 2010 / Hortikultura
80UU No. 12 Tahun 2010 / Gerakan Pramuka
81UU No. 11 Tahun 2010 / Cagar Budaya
82UU No. 9 Tahun 2010 / Keprotokolan
83UU No. 8 Tahun 2010 / Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian UangKeprotokolan
84UU No. 5 Tahun 2010 / Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi
85UU No. 5 Tahun 2010 / Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi
86UU No. 3 Tahun 2010 / Pencabutan PP Pengganti UU No. 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
87UU No. 51 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
88UU No. 50 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
89UU No. 49 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
90UU No. 48 Tahun 2009 / Kekuasaan Kehakiman
91UU No. 46 Tahun 2009 / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
92UU No. 44 Tahun 2009 / Pornografi
93UU No. 43 Tahun 2009 / Kearsipan
94UU No. 41 Tahun 2009 / Perlidungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
95UU No. 40 Tahun 2009 / Kepemudaan
96UU No. 38 Tahun 2009 / POS
97UU No. 37 Tahun 2009 / Penetapan PP Pengganti UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagai UU
98UU No. 36 Tahun 2009 / Kesehatan
99UU No. 35 Tahun 2009 / Narkotika
100UU No. 34 Tahun 2009 / Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU
101UU No. 33 Tahun 2009 / Perfilman
102UU No. 32 Tahun 2009 / Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
103UU No. 29 Tahun 2009 / Perubahan Atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
104UU No. 27 Tahun 2009 / MPR, DPR, DPD dan DPRD
105UU No. 25 Tahun 2009 / Pelayanan Publik
106UU No. 24 Tahun 2009 / Bendera, Bahasa, dan Lambang Begara Serta Lagu Kebangsaan
107UU No. 22 Tahun 2009 / Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
108UU No. 20 Tahun 2009 / Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
109UU No. 11 Tahun 2009 / Kesejahteraan Sosial
110UU No. 10 Tahun 2009 / Kepariwisataan
111UU No. 9 Tahun 2009 / Badan Hukum Pendidikan
112UU No. 3 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
113UU No. 1 Tahun 2009 / Perbankan
114UU No. 44 Tahun 2008 / Pornografi
115UU No. 43 Tahun 2008 / Wilayah Negara
116UU No. 42 Tahun 2008 / Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
117UU No. 40 Tahun 2008 / Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
118UU No. 39 Tahun 2008 / Kementerian Negara
119UU No. 37 Tahun 2008 / Ombudsman Republik Indonesia
120UU No. 36 Tahun 2008 / Perubahan Ke-4 atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
121UU No. 21 Tahun 2008 / Perbankan Syariah
122UU No. 20 Tahun 2008 / Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
123UU No. 19 Tahun 2008 / Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
124UU No. 18 Tahun 2008 / Pengelolaan Sampah
125UU No. 14 Tahun 2008 / Keterbukaan Informasi Publik
126UU No. 13 Tahun 2008 / Penyelenggaraan Ibadah Haji
127UU No. 11 Tahun 2008 / Informasi dan Transaksi Elektronik
128UU No. 17 Tahun 2007 / Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
129UU No. 9 Tahun 2006 / Sistem Resi Gudang
130UU No. 7 Tahun 2006 / Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi,2003)
131UU No. 14 Tahun 2005 / Guru dan Dosen
132UU No. 33 Tahun 2004 / Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
133UU No. 41 Tahun 2004 / Wakaf
134UU No. 25 Tahun 2004 / Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
135UU No. 15 Tahun 2004 / Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
136UU No. 1 Tahun 2004 / Perbendaharaan Negara
137UU No. 20 Tahun 2003 / Sistem Pendidikan Nasional
138UU No. 24 Tahun 2002 / Surat Utang Negara
139UU No. 40 Tahun 1999 / Pers
140UU No. 39 Tahun 1999 / Pengelolaan Zakat
141UU No. 8 Tahun 1985 / Organisasi Kemasyarakatan
142UU No. 1 Tahun 1974 / Perkawinan
143Nomor 22 Tahun 1946 / Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk



Berita Terbaru


Pokjawas PAI Kota Semarang Terbentuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang - 15 November 2019

Pokjawas PAI Kota Semarang Terbentuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang - 15 November 2019

Workshop PKKM KKMTs Kudus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus - 15 November 2019

GPAI Memenuhi Syarat, Akan Terima Insentif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara - 15 November 2019

Saran dan Masukkan

Kontak Info


Alamat Kantor Jl. Sisingamangaraja No.5 Semarang
Telp: 024-8412547 Fax: 024-8315418
Email:kanwiljateng@kemenag.go.id

Lokasi Kami