Artikel

Halaman Artikel

Pengambilan Diskresi Oleh Pejabat Negara/Pemerintahan

Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap - 13 Juli 2018

(Sesuai UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) DEMI KEMASLAHATAN UMAT DAN KEADILAN

Oleh: NASRUN ANWAR HIDAYAT, S.P, M.Si (Kepala Seksi PAIS Kankemenag Kab. Cilacap)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif tak keberatan dengan adanya diskresi yang dikeluarkan kepala daerah. Asal, dia melanjutkan, diskresi yang dikeluarkan mengikuti aturan yang berlaku. Diskresi merupakan kebijakan yang diambil pejabat daerah untuk mengatasi persoalan yang tak diatur dalam undang-undang. Contoh diskresi yang sering disebut adalah diskresi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan proyek-proyek di pemerintah daerah. Menurut Laode, diskresi hanya boleh jika: (1) tidak adanya peraturan di undang-undang, (2) dilakukan untuk kepentingan umum, dan (3) tidak boleh memperkaya diri sendiri dan orang lain. "Kalau tiga syarat itu sudah dipenuhi, oke-oke saja," kata Laode di kantor KPK, Selasa, 4 Oktober 2016. (Tempo, 04 Oktober 2016)

Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014.

Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan sesuai definisi dalam Pasal 1 Ayat   3 UU No 30 Tahun 2014 adalah :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 antara lain:

  1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang  [Pasal 22 ayat (1)]
  2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan] :
  1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. mengisi kekosongan hukum;
  3. memberikan kepastian hukum; dan
  4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
  5. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.
  1. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi [Pasal 23]:
  1. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
  2. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
  3. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
  4. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

4.  Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat [Pasal 24]:

  1. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
  2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
  4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
  5. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
  6. dilakukan dengan iktikad baik.
  1. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara [Pasal 25 ayat (1) dan (2)]

Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya seperti dicontohkan dalam UU No 30 Tahun 2014 adalah mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa.

Contoh sederhana dari diskresi yang jelas dan dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang mana hal ini sebenarnya sudah diatur oleh lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan meskipun lampu hijau atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun lampu merah.

Diskresi merupakan Inovasi agar program-program pemerintah dan kegiatan pada kementerian/lembaga dapat cepat dilaksanakan, sehingga pelayanan public dan pembangunan bisa tercapai secara optimal, tetapi tidak masuk pada jerat korupsi. Diskresi juga memberikan tantangan kepada para pejabat negara dan pemerintahan untuk mengembangkan inovasi dan membuat terobosan-terobosan dalam rangka menyelesaikan kebuntuan, guna memberikan layanan public yang lebih baik guna memenuhi public affairs dan public interest, sehingga pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara adil.


Dibaca sebanyak 174 kali

Web Profile Kemenag Jateng


Web Profile Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah merupakan web mandiri yang dibangun dalam rangka untuk memperkenalkan Kementerian Agama Provinsi Jateng terkait dengan tugas, fungsi dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adanya web profile ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berita Terbaru


MI Negeri 3 Tegal Juara KSM Cabang Matematika Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal - 20 Juni 2019

Farhani : Kontribusi Jawa Tengah Terhadap Kerukunan Umat Beragama Tinggi Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta - 20 Juni 2019

Guru Pekerjaan Yang Sangat Mulia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen - 20 Juni 2019

Informasi Penting


Undangan Penyerahan SK CPNS Tahap III Subbag Inmas 01 - 14 Juni 2019


Undangan Penyerahan SK CPNS Tahap II Subbag Inmas 01 - 27 Mei 2019

Kontak Info


Alamat Kantor Jl. Sisingamangaraja No.5 Semarang
Telp: 024-8412547 Fax: 024-8315418

Media Sosial