Akselerasi Program Prioritas, Menag: Libatkan Seluruh Stakeholder dan Respon Cepat Keluhan Masyarakat

KAB.PEKALONGAN,- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka akselerasi program prioritas Kementerian Agama (Kemenag), di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Kamis (4/5/2023). Dalam kesempatan tersebut, Menag meminta jajarannya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta merespon cepat keluhan masyarakat. Rapat yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi ini dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Taubid Sa’adi, Sekjen Kemenag, Nizar, seluruh Pejabat Unit Eselon I, II, III, dan IV Kemenag Pusat, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menag, Pimpinan PTKN, dan Kepala Kanwil Kemenag baik secara luring maupun daring. Dalam rapat tersebut, dibahas tujuh program prioritas Kemenag yang telah disepakati pada Rakernas Kemenag yang digelar Februari 2023. Tujuh program prioritas tersebut, yaitu: Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi digital, tahun toleransi beragama, revitalisasi KUA, Religiosity index, kemandirian Pesantren dan Cyber Islamic University. “Saya minta program yang ada harus melibatkan seluruh stakeholder. Harus dirasakan manfaatnya, bukan hanya formalitas,” tegas Menag kepada seluruh peserta rapat. “Seperti program prioritas Penguatan Moderasi Beragama (MB). Program ini belum terasa menggigit, belum terasa di sosial media. Isu-isu MB, di tahun politik sekarang ini seharusnya semakin mengencang. Bukan mengendur,” sambung Gus Men sapaan akrabnya saat memberikan arahan pada Rakor Kemenag, di Jakarta. Selanjutnya, Program Revitalisasi KUA. Dinilai Gus Men, setelah program ini dilaunching, masih banyak KUA jauh dari yang diharapkan. “Tolong, kita jangan terjebak dengan rutinitas belaka. Cepat respon keluhan masyarakat,” pesan Gus Men.   Kemudian, Gus Men juga melihat bahwa progran Kemandirian Pesantren belum maksimal. Gus Men berharap penekanan program ini bertitik pada outcome dan peningkatan ekonomi. Ini menjadi daya impit UMKM dan peningkatan ekonomi pesantren. “Saya minta program kemandirian pesantren, jangan berhenti pada bantuan finansial saja. Harus benar-benar dilakukan, difikirkan dari hulu ke hilir, semisal ada pemikiran melibatkan pihak lain untuk pengembangan kemandirian pesantren,” tegas Gus Men. Layanan Digital. Gus Men melihat Satuan Kerja (Satket) belum seluruhnya terintegrasi di aplikasi Pusaka. Gus Men juga mendorong seluruh pejabat dan stakeholder harus mendorong setiap Satker untuk terintegrasi ke aplikasi Pusaka. Terkait program Cyber Islamic University. Gus Men menyampaikan bahwa pada tahun ini akan bertambah enam Program Studi. Atas capaian ini, Gus Men memberikan apresiasi kepada Dirjen Pendis atas upayanya. Namun, ini tidak cukup, karena sarana dan prasana belum sepenuhnya terpenuhi. “Namanya Cyber Islamic University. Sarana prasarananya harus terpenuhi, yakni peralatan dan teknologi harus dipenuhi agar hasilnya baik,” kata Gus Men. Selain itu, Gus Men menelisik terkait informasi dan capaian Kementerian Agama juga harus terpublikasikan dengan baik dan masif agar diketahui oleh masyarakat. Bahkan, anggaran pendidikan di PTKN harus diperhatikan juga, untuk memberikan pelayanan yang baik. Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyoroti terkait dengan isu sertifikasi halal dan haji. Menag berharap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan untuk mencapai target pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Sementara terkait pelayanan haji, Gus Men meminta seluruh jajarannya memberi perhatian khusus, mengingat penyelenggaraan haji tahun ini akan dibuka untuk kuota penuh. (M. Arif Efendi-Indah/MTb/bd)