Pada tanggal 3 Januari 1946 lahirlah Departemen Agama yang awalnya bernama Kementerian Agama, sebagai salah satu bagian dari aparatur pemerintah Republik Indonesia

Lahirnya Departemen Agama adalah hasil Keputusan aklamasi Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) berdasarkan usul dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Tanggal 11 November 1945, Tokoh yang menyampaikan usul tersebut adalah KH. Abudardiri (Banyumas Jawa Tengah), M. Saleh Suaidi dan M Sukoso Wiryosaputro yang kemudian didukung oleh Moh Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan Kartosudarmo dan lain-lain.

Hal ini terbukti dari kenyataan Bahwa Presiden Soekarno waktu itu memberi isyarat kepada wakil Presiden Moh Hatta. Yang waktu itu Wakil Presiden menyatakan secara sepontan bahwa adanya kementerian agama tersendiri pendapatkan perhatian, maka dikeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946, yang diantaranya berbunyi : Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Memutuskan Mengadakan Kementerian Agama Sebagai tindak lanjut terbentuknya Kementerian Agama dikeluarkan maklumat kementerian Agama nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menetapkan bahwa :
1. Shumuka yang dalam zaman jepang termasuk kekuasaan Presiden berubah nama menjadi Jawatan Agama Daerah di bawah Kementerian Agama
2. Hak mengangkat penghulu Landrat (sekarang bernama pengadilan negeri) ketua dan anggota landrat Agama diserahkan kepada Kementerian Agama
3. Hak untuk mengangkat penghulu Masjid yang dahulu ada dalam tangan bupati diserahkan kepada Kementerian Agama. Waktu itu Menteri Agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA.

Selengkapnya