Grobogan – Demi terciptanya birokrasi yang memiliki budaya kerja (corporate culture) dengan integritas dan kinerja yang tinggi dan melahirkan SDM abdi negara profesional, yang melayani masyarakat, efisien, efektif atau yang lebih dikenal dengan pelayanan prima dan good governance. Dan untuk mewujudkan reformasi birokrasi Kantor Kemenag Kab.Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Aula Kantor, Rabu (12/12).
Kepala Kemenag Kab.Grobogan Hidayat Maskur dalam sambutannya ketika membuka acara secara resmi menyatakan dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini, menuntut setiap Aparatur Sipil Negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang merupakan bentuk dari perubahan paradigma tata pemerintahan yang berorientasi pada pandangan new publik management dan new public service.
“Reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi,” ujarnya.
Disampaikan pula dengan telah ditetapkannya Kemenag Kab.Grobogan meraihnya ISO 9001 : 2015 yang dapat mendukung reformasi birokrasi Kemenag Grobogan Tahun 2018 sebagai bagian kontinyuitas pelaksanaan program reformasi birokrasi.
“Kemenag Grobogan saat ini perlu mempersiapkan upaya-upaya strategis percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu pada tataran struktural, melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Salah satunya sudah memprioritaskan sistem pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Pelayanan Haji Satu Atap dan insaallah tahun 2019 membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang semua pelayanan akan mudah, cepat dan hemat dengan menjunjung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),”ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik yang merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, terpadu dan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan.
“Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya percepatan implementasi perubahan reformasi birokrasi, dan tersosialisasikannya arah kebijakan reformasi birokrasi serta terwujudnya percepatan upaya implementasi strategi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag Kab.Grobogan. (bd/gt)
