Banjarnegara – Sebanyak 5 orang perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banjarnegara, baru-baru ini mengikuti Dialog Lintas Agama Tingkat Provinsi yang mengangkat tema “Meneguhkan Moderasi Beragama.” Jum’at – Ahad (28-30/12), bertempat di Hotel Semesta Semarang.
Kegiatan diikuti 200 peserta utusan FKUB dari seluruh Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Adapun 5 orang utusan FKUB Kabupaten Banjarnegara adalah Suwarno, Ali Mubasyir dan Waridi utusan dari unsur FKUB, Sugeng Mulyadi unsur Tim FKUB dan Toto Subagyo dari unsur Penyuluh Agama Islam.
Suhersi Kabbag TU Kantor Kemenag Provinsi Jawa Tengah mewakili Kepala membuka acara secara resmi. Adapun nara sumber terdiri dari pejabat Kemenag RI, Gubernur Jawa Tengah, unsur Kodam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah, Kesbanglinmas Provinsi dan Ketua Umum FKUB Indonesia.
Menurut Abdurahman Mas’ud, Kepala Litbang Kemenag RI yang hadir mewakili Sekjen Kemenag RI, “Meneguhkan moderasi beragama bisa dimulai dari membangun prilaku harmonis dalam rumah tangga. Moderasi beragama tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan menerapkan prinsip-prinsip; equity (kesetaraan), toleransi, sikap saling memahami dan colaboration (kerjasama).”
Jawa Tengah adalah barometer kerukunan tingkat nasional dengan menduduki peringkat 10 besar kerukunan dengan nilai 74,1.
Wawan, narasumber dari FKUB pada sesi berikutnya mengajak kepada tokoh yang hadir untuk merubah mindset dalam kehidupan berbangsa yang majemuk sebagai manusia yang memiliki “plural identity” bukan “single identity”.
Sementara narasumber dari Polda Jawa Tengah, Kodam IV Diponegoro dan Kesbanglinmas Provinsi lebih banyak menyampaikan informasi dan himbauan menjaga kondusifitas terkait peristiwa kekerasan, ujaran kebencian (hate speech), berita hoaks UU IT. Sedangkan menurut Dewi, narasumber dari Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah, keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas sangat penting guna menertibkan lembaga dan ormas yang ada di Indonesia.
“Mendekati masa-masa Pileg dan Pilpres, suhu politik semakin meningkat untuk itu diperlukan kedewasaan semua pihak serta mewaspadai terkait upaya-upaya polarisasi kekuatan, isu agama dan sara serta politisasi identitas,” tambah Heru, Asisten Gubernur Jawa tengah.
Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Ketua Umum FKUB Indonesia mengatakan bahwa 2/3 penduduk Indonesia adalah generasi milenial yang sangat potensial sehingga tidak heran menjadi rebutan kepentingan politik praktis yang tidak jarang mengorbankan kerukunan dan menebar kebenjian dan hoaks. “Dalam konteks NKRI, radikalisme adalah pemikiran dan tindakan yang tidak menerima perbedaan, menolak Pancasila, UUD'45 dan NKRI,” tambah Ida.
Dalam sambutan penutupan (akhir kegiatan), Farhani selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebenaran universal (Fitrah, Rahmatan Lil “Aalamin). (Totos-Nangim/Sua)
