Sambutan Pengarahan Kabag TU, Sekaligus Membuka Kegiatan Rakor Bidang Pendidikan Madrasah, Tahun 2023

Semarang (humas) – Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2023, Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Jateng menyampaikan sinkronisasi program antara Pusat, Kanwil dan Kabupaten/kota agar saling mendukung dan terhindar dari overlapping kegiatan. Kemudian beberapa kebijakan penting perlu adanya persamaan visi dan persepsi sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif. “Kontributor terbesar anggaran Kemenag berasal dari bidang pendidikan madrasah, oleh karena itu dalam rangka menyatukan langkah dan persepsi perlunya koordinasi dalam upaya menentukan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Wahid Arbani. Menurutnya, salah satu hal penting yang menjadi challenge atau tantangan pendidikan saat ini adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita. “Tantangan terberat bagi madrasah dengan jumlah lembaga yang terbesar adalah terkait dengan SDM. Keterbatasan jumlah guru belum mencukupi dan tidak sebanding dengan jumlah madrasah. Meskipun demikian peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas dengan tetap memberdayakan sumber daya yang ada,” jelasnya. Kegiatan Rakor Bidang Pendidikan Madrasah, rencana dilaksanakan tanggal 13 sd. 15 Februari 2023. Bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga, dan di buka langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Wahid Arbani, didampingi Plt. Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Siti Mutmainah dan Ketua Tim Pendidikan Madrasah, Nurcholis serta Juair. Peserta Rakor berjumlah 35 Orang Kasi dari Pendidikan Madrasah, 1 Orang Ketua Pokjawas Provinsi, 4 Orang Kelompok Kerja Madrasah (KKM) mulai dari RA s.d. MA, di tingkat Provinsi, dan 15 Orang peserta dari Kanwil. Adapun pembahasan dalam Rakor ini yaitu tentang mengkordinasikan pelaksanaan tugas pendidikan madrasah tahun 2023. Selanjutnya sinkronisasi program Bidang Pendidikan di tingkat Kanwil dan Kab/Kota; dan Sosialisasi kebijakan baru terkait pendidikan madrasah.(Ad/Sua/Rf)