UU Nomor 13 Tahun 2020 / PENGESAHAN PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA
UU Nomor 12 Tahun 2020 / PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
UU Nomor 10 Tahun 2020 / BEA METERAI
UU Nomor 8 Tahun 2020 / PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
UU Nomor 7 Tahun 2020 / PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
UU Nomor 6 Tahun 2020 / PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 5 Tahun 2020 / PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS
UU Nomor 4 Tahun 2020 / PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
UU Nomor 3 Tahun 2020 / PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UU Nomor 2 Tahun 2020 / PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
UU Nomor 1 Tahun 2020 / Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
UU No. 24 Tahun 2019 / Ekonomi Kreatif
UU No. 19 Tahun 2019 / Perubahan Kedua Atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 18 Tahun 2019 / Pesantren
UU No. 17 Tahun 2019 / Sumber Daya Air
UU No. 16 Tahun 2019 / Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 15 Tahun 2019 / Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 14 Tahun 2019 / Pekerja Sosial
UU No. 11 Tahun 2019 / Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
UU No. 8 Tahun 2019 / Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
UU No. 4 Tahun 2019 / Kebidanan
UU No. 13 Tahun 2018 / Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
UU No. 9 Tahun 2018 / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
UU No. 6 Tahun 2018 / Kekarantinaan Kesehatan
UU No. 5 Tahun 2018 / Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU
UU No. 2 Tahun 2018 / Perubahan Kedua Atas UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
UU No. 1 Tahun 2018 / Kepalangmerahan
UU No. 18 Tahun 2017 / Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia
UU No. 16 Tahun 2017 / Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU
UU No. 9 Tahun 2017 / Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menadi UU
UU No. 6 Tahun 2017 / Arsitek
UU No. 5 Tahun 2017 / Pemajuan Kebudayaan
UU No. 3 Tahun 2017 / Sistem Perbukuan
UU No. 2 Tahun 2017 / Jasa Konstruksi
UU No. 19 Tahun 2016 / Perubahan Atas UU No. 11 tahun 20108 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 17 Tahun 2016 / Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
UU No. 13 Tahun 2016 / Paten
UU No. 11 Tahun 2016 / Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
UU No. 9 Tahun 2016 / Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
UU No. 8 Tahun 2016 / Penyandang Disabilitas
UU No. 4 Tahun 2016 / Tabungan Perumahan Rakyat
UU No. 1 Tahun 2016 / Penjaminan
UU No. 10 Tahun 2015 / Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU
UU No. 9 Tahun 2015 / Perubahan ke-2 atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 8 Tahun 2015 / Perubahan Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Ni. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
UU No. 2 Tahun 2015 / Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
UU No. 42 Tahun 2014 / Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
UU No. 40 Tahun 2014 / Perasuransian
UU No. 35 Tahun 2014 / Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 34 Tahun 2014 / Pengelolaan Keuangan Haji
UU No. 33 Tahun 2014 / Jaminan Produk Halal
UU No. 30 Tahun 2014 / Administrasi Pemerintahan
UU No. 28 Tahun 2014 / Hak Cipta
UU No. 23 Tahun 2014 / Pemerintah Daerah
UU No. 17 Tahun 2014 / MPR, DPR, DPD dan DPRD
UU No. 7 Tahun 2014 / Perdagangan
UU No. 6 Tahun 2014 / Desa
UU No. 5 Tahun 2014 / Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 17 Tahun 2013 / Organisasi Kemasyarakatan
UU No. 9 Tahun 2013 / Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU No. 1 Tahun 2013 / Lembaga Keuangan Mikro
UU No. 18 Tahun 2012 / Pangan
UU No. 17 Tahun 2012 / Perkoperasian
UU No. 16 Tahun 2012 / Industri Pertahanan
UU No. 15 Tahun 2012 / Veteran Republik Indonesia
UU No. 13 Tahun 2012 / Keistimewaan DIY
UU No. 12 Tahun 2012 / Pendidikan Tinggi
UU No. 11 Tahun 2012 / Sistem Peradilan Pidana Anak
UU No. 8 Tahun 2012 / Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD
UU No. 7 Tahun 2012 / Penanganan Konflik Sosial
UU No. 2 Tahun 2012 / Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
UU No. 24 Tahun 2011 / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 23 Tahun 2011 / Pengelolaan Zakat
UU No. 21 Tahun 2011 / Otoritas Jasa Keuangan
UU No. 20 Tahun 2011 / Rumah Susun
UU No. 19 Tahun 2011 / Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
UU No. 18 Tahun 2011 / Komisi Yudisial
UU No. 16 Tahun 2011 / Bantuan Hukum
UU No. 15 Tahun 2011 / Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 13 Tahun 2011 / Penanganan Fakir Miskin
UU No. 12 Tahun 2011 / Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU No. 8 Tahun 2011 / Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstritusi
UU No. 7 Tahun 2011 / Mata Uang
UU No. 6 Tahun 2011 / Keimigrasian
UU No. 5 Tahun 2011 / Akuntan Publik
UU No. 4 Tahun 2011 / Geospasial
UU No. 3 Tahun 2011 / Transfer Dana
UU No. 2 Tahun 2011 / Partai Politik
UU No. 1 Tahun 2011 / Perumahan dan Kawasan Pemukiman
UU No. 13 Tahun 2010 / Hortikultura
UU No. 12 Tahun 2010 / Gerakan Pramuka
UU No. 11 Tahun 2010 / Cagar Budaya
UU No. 9 Tahun 2010 / Keprotokolan
UU No. 8 Tahun 2010 / Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian UangKeprotokolan
UU No. 5 Tahun 2010 / Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi
UU No. 5 Tahun 2010 / Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi
UU No. 3 Tahun 2010 / Pencabutan PP Pengganti UU No. 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 51 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
UU No. 50 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 49 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
UU No. 48 Tahun 2009 / Kekuasaan Kehakiman
UU No. 46 Tahun 2009 / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 44 Tahun 2009 / Pornografi
UU No. 43 Tahun 2009 / Kearsipan
UU No. 41 Tahun 2009 / Perlidungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
UU No. 40 Tahun 2009 / Kepemudaan
UU No. 38 Tahun 2009 / POS
UU No. 37 Tahun 2009 / Penetapan PP Pengganti UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagai UU
UU No. 36 Tahun 2009 / Kesehatan
UU No. 35 Tahun 2009 / Narkotika
UU No. 34 Tahun 2009 / Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU
UU No. 33 Tahun 2009 / Perfilman
UU No. 32 Tahun 2009 / Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 29 Tahun 2009 / Perubahan Atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
UU No. 27 Tahun 2009 / MPR, DPR, DPD dan DPRD
UU No. 25 Tahun 2009 / Pelayanan Publik
UU No. 24 Tahun 2009 / Bendera, Bahasa, dan Lambang Begara Serta Lagu Kebangsaan
UU No. 22 Tahun 2009 / Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No. 20 Tahun 2009 / Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
UU No. 11 Tahun 2009 / Kesejahteraan Sosial
UU No. 10 Tahun 2009 / Kepariwisataan
UU No. 9 Tahun 2009 / Badan Hukum Pendidikan
UU No. 3 Tahun 2009 / Perubahan Kedua Atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU No. 1 Tahun 2009 / Perbankan
UU No. 44 Tahun 2008 / Pornografi
UU No. 43 Tahun 2008 / Wilayah Negara
UU No. 42 Tahun 2008 / Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No. 40 Tahun 2008 / Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU No. 39 Tahun 2008 / Kementerian Negara
UU No. 37 Tahun 2008 / Ombudsman Republik Indonesia
UU No. 36 Tahun 2008 / Perubahan Ke-4 atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU No. 21 Tahun 2008 / Perbankan Syariah
UU No. 20 Tahun 2008 / Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
UU No. 19 Tahun 2008 / Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
UU No. 18 Tahun 2008 / Pengelolaan Sampah
UU No. 14 Tahun 2008 / Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 13 Tahun 2008 / Penyelenggaraan Ibadah Haji
UU No. 11 Tahun 2008 / Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 17 Tahun 2007 / Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU No. 9 Tahun 2006 / Sistem Resi Gudang
UU No. 7 Tahun 2006 / Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi,2003)
UU No. 14 Tahun 2005 / Guru dan Dosen
UU No. 33 Tahun 2004 / Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU No. 41 Tahun 2004 / Wakaf
UU No. 25 Tahun 2004 / Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 15 Tahun 2004 / Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 / Perbendaharaan Negara
UU No. 20 Tahun 2003 / Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 24 Tahun 2002 / Surat Utang Negara
UU No. 40 Tahun 1999 / Pers
UU No. 39 Tahun 1999 / Pengelolaan Zakat
UU No. 8 Tahun 1985 / Organisasi Kemasyarakatan
UU No. 1 Tahun 1974 / Perkawinan
Nomor 22 Tahun 1946 / Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk