Kudus – Dalam rangka antisipasi penanganan banjir di Kabupaten Kudus, LPBI NU ( Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) pusat dan daerah bekerjasama dengan BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) Kabupaten Kudus dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui DFAT (Departemen Of Foreign Affairs and Trade) mengadakan program peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana menuju tanggap darurat yang cepat tepat dan efektif, BPBD kabupaten Kudus mengadakan geladi lapangan penanganan banjir di desa Karangrowo Kecamatan Undaan. Kegiatan ini untuk mendorong sistem dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi keadaan darurat bencana di Kabupaten Kudus. Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan ketrampilan dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi situasi darurat bencana banjir. 12/ 4
Kegiatan ini merupakan lanjutan program pendampingan LPBI NU selama 2 tahun di Kabupaten Kudus yang menghasilkan beberapa dokumen penting yaitu : Kajian risiko kabupaten; Mekanisme penanganan darurat bencana; SOP peringatan dini banjir; SOP kedaruratan bencana tingkat kabupaten dan rencana kontijeni banjir desa karangrowo kecamatan undaan kabupaten kudus.
Berdasarkan pada kajian risiko bencana, desa Karangrowo merupakan desa rawan bencana banjir, sebagai catatan tahun 2014 desa ini pernah mengalami banjir besar yang yang mengakibatkan terputusnya jalur dan menjadikan desa karangrowo terisolir.
Kegiatan geladi lapang diikuti sebanyak 40 orang melibatkan relawan, PMI, Pramuka, OPD, Polres, Kodim dan komponen tingkat Kabupaten serta perangkat desa dan masyarakat desa karang rowo kecamatan undaan. Simulasi latihan geladi lapang menggunakan dua media yaitu telekomonikasi dan media kertas dengan kode Injeck diantaranyaa BMKG,BBWS ,Purdalops BPBD, Polres, OPD, Ormas, dunia usaha dan perangkat desa. Kementerian Agama masuk dalam level OPD di bawah Pusdalop BPBD dengan ujung tombak penyuluh agama di tiap wilayah terdampak.
Kasi Kewaspadaan Bencana Alam BPBD Kabupaten Kudus Atok Darmo Broto pada kesempatan tersebut mengatakan sebelum dilaksanakan geladi lapang ini 2 hari sebelumnya (tanggal 10 s/d 11 April 2018) peserta telah mengikuti geladi posko dan geladi ruang yang dilaksanakan di Kantor BPBD Kabupaten Kudus. Dikatakan dengan adanya geladi lapang ini dimaksudkan agar semua komponen yang ada di Kabupten Kudus siap membantu dalam penanganan bencana dan ada peningkatan ketrampilan serta pemahaman para pihak dalam menghadapi situasi darurat bencana. Selain itu tersedianya informasi terkait pembagian peran antar aktor dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan .
Penyebar luasan informasi bencana banjir ke masyarakat melibatkan semua OPD termasuk melibatkan Kantor Kementerian Agama dengan melalui jejaringnya di tingkat desa yaitu melalui penyuluh agama yang ada di desa. Dengan harapan masyarakat di tingkat bawah terutama masyarakat yang terdampak mendapatkan informasi peringatan dini dan apabila terjadi bencana, maka semua bisa mempersiapkan sejak awal sehingga tidak ada korban .
Hadir Direktur Tanggap Darurat PP LPBI NU Pusat, M.Wahib Emha saat acara pembukaan geladi lapang penanganan banjir di desa Karangrowo mengatakan bahwa pentingnya penguatan kapasitas kepada masyarakat karena jika terjadi bencana yang paling pertama terkena dampaknya adalah masyarakat. Oleh karena itu program LPBI NU selalu mengkaitkan antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanan geladi lapang dilaksanakan untuk menguji beberapa program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus. LPBI NU telah mendampingi dalam penyusunan SOP, Kedaruratan Bencana, SOP Peringatan Dini dan Renkon banjir tingkat desa serta memberikan perlengkapan sistem peringatan dini sesuai kebutuhan. “ Semoga semua ini tidak digunakan karena tidak ada bencana, namun jika terjadi bencana masyarakat sudah siap menghadapi .” tuturnya.
Hadir pula Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana dalam sambutanya yang dibacakan oleh Jamiin dari Kantor BPBD Kudus mengatakan dengan adanya kegiatan ini adalah 1) untuk menguji sistem peringatan dini bencana banjir dan mekanisme evakuasi mandiri masyarakat di lapangan 2) menguji mekanisme penetapan status tanggap dan sistem komando tanggap darurat yang melibatkan multipihak baik di tingkat desa, kabupaten dan provinsi 3) menguji dan memvalidasi koordinasi, komando dan kontrol antara lembaga dan organisasi serta memperkuat mekanisme kerjasama dan koordinasi bantuan tanggap darurat yang efektif antara 3 pilar dalam penanggulangan bencana yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
Selanjutnya Camat Undaan Rinardi Budiyanto dalam sambutanya mengatakan atas nama jajaran muspika mengucapkan terimakasih atas diberikanya sosialisasi dan edukasi kepaada warganya tentang upaya upaya dalam menghadapi bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana adalah tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan pabila upaya upaya tersebut sudah tertangani oleh pemerintah maka secara management akan bisa mengurangi resiko bencana . (St.Zul/bd)
