(Buddha)- Salatiga, Keberhasilan dalam pelaksanaan program di Kementerian / Lembaga sangat di tentukan pada saat penyusunan perencanaan, baik perencanaan program kerja maupun dalam penyusunan anggaran.
Didalam melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat pada satuan kerja (satker) Kementerian Agama, membutuhkan dukungan keterlibatan setiap bidang agar capaian kinerjanya dapat terjaga, terarah kepada tujuan yang hendak dicapai.
Dalam pengarahannya di hadapan 25 petugas perencana pada satker Bimas Buddha Kementerian Agama di Kabupaten/ Kota, pada pembukaan kegiatan Pemantapan Program Kerja Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2018, selasa (28/11) di Salatiga. Farhani selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengatakan " Pemantapan Program Kerja sangat terkait dengan memantapkan penyusunan anggaran dan program pada setiap bidang secara kolektif dan kolegial, yang berarti bahwa dalam penyusunan anggaran ini seluruh kebijakan dan kegiatan semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh bidang yang ada di kementerian agama saling terlibat”.
“analis perencana yang ada di daerah harus ada hubungan dan membangun hubungan dengan bidang-bidang yang ada di tingkat provinsi, utamanya kepada para pembimas yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dalam penyusunan anggaran sesuai dengan harapan”, imbuhnya.
Lebih jauh Farhani menyampaikan bahwa hubungan baik yang dimaksudkan guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program-program di kementerian agama baik di tingkat provinsi, maupun ditingkat daerah di Jawa Tengah.
“Kementerian agama bukan hanya milik dan melayani satu agama saja, tetapi seluruh agama-agama yang ada dan sah secara hukum wajib kita layani dengan sebaik-baiknya”, tegasnya. Dia menggaris bawahi bahwa ukuran keberhasilan dalam setiap pelaksanaan program di Kementerian agama menyangkut seluruh program yang telah disusun dan dijalankan disetiap bidang, tidak hanya terpaku pada satu bidang saja.
Pada saat pengukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan bidang agama pada masyarakat luas, disetiap bidang yang ada di Kementerian Agama memiliki kontribusi yang sama demi keberhasilan program baik skala Provinsi maupun nasional.
Farhani juga menyampaikan bahwa selama ini di beberapa kantor Kabupaten/ Kota yang belum memiliki penyelenggara pelayanan keagamaan, baik pelayanan terhadap penyuluh, guru, maupun dalam pelaksanaan anggaran dilayani oleh pegawai yang berbeda agama dan dimungkinkan sebagian besar dari pegawai yang ada tidak mengenal sistem, adat maupun kebiasaan di agama tertentu.
Harapannya bahwa pada tahun-tahun mendatang di setiap kantor Kementerian agama Kabupaten/ Kota tersedia satu orang pegawai yang beragama sama sehingga pada saat melaksanakan program maupun layanan kepada masyarakat pada setiap bidang agama yang ada di Kabupaten / Kota tersebut dapat terlayani dengan baik, dan berkesinambungan. (siswanta)
