KAB.PEKALONGAN, LOMBOK– Kementerian Agama mendorong asosiasi penyellenggara haji dan umrah untuk segera membentuk dan mewujudkan Tim Umrah Indonesia dan Tim Haji Indonesia.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) AMPHURI 2023 dengan mengusung tema “Peluang dan Tantangan”, yang digelar di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumat (4/8/2023).
“Pembentukan tim ini didasari oleh semangat bahwa pemerintah dan seluruh pelaku usaha umrah dan haji di Indonesia harus mampu menjadi satu tim yang kuat. untuk memperkuat bargaining power, saat berurusan ke luar negeri, terutama ke Arab Saudi,” ujar Wamenag
Wamenag juga berharap ke depan perlu mendirikan persekutuan negara-negara pengirim jemaah haji dan jemaah umrah ke Saudi yang nantinya bisa memiliki kekuatan dalam ikut menentukan kebijakan manajemen haji dan umrah setiap tahun di Arab Saudi.
“Sekali lagi saya tekankan sudah saatnya kita perlu membangun Tim Haji Indonesia dan Umrah Indonesia yang kuat. Semoga Mukernas ini dapat menghasilkan rekomendasi, solusi dan roadmap haji 30 sampai 50 tahun ke depan,” tegas Wamenag.
Pembukaan Mukernas AMPHURI di negeri berjuluk Seribu Mesjid ini dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, Ketua Umum AMPHURI, Firman M. Nur dan jajaran pengurus DPP serta anggota yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Tampak juga hadir Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin, para mitra kerja AMPHURI dan perwakilan asosiasi pemyelenggara haji dan umroh se Indonesia.
Menurut Saiful konsep pengembangan pemerintah Saudi Arabia dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah perlu direspon dengan cermat terutama terkait Saudi Vision 2030.
Dalam visi tersebut pemerintah Arab Saudi, bertekad membuka pelayanan Haji dan Umrah dengan pendekatan memudahkan, meluaskan, dan mendorong kesempatan pada jamaah dari seluruh dunia untuk beribadah haji dan umrah.
“Merespons visi tersebut, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan positif, peluang strategis dan tantangan untuk mengelola penyelenggaraan haji dan umrah dengan optimal,” tandas Wamenag.
“Inilah peluang kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu mengembangkan ekosistem haji dan umrah dengan profesional, terukur, aman, dan menenangkan umat,” lanjutnya.
Di tingkat global, dikatakan Wamenag kesempatan baik ini dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan mengelola amanah dengan baik dan men-display profesionalitas penyelenggaran haji dan umrah Indonesia sebagai entitas terdepan.
Pasalnya, dibutuhkan kerelaan untuk menekan ego sektoral dan kepentingan sesaat demi membangun kebersamaan dan sinergi. “Saya menginginkan kita semua dapat bergerak bersama dengan semangat untuk berkembang bersama, bukan saling menjatuhkan dan mengambil manfaat dari kesulitan pihak lain,” harap Wamenag.
Dalam kesempatan itu, Wamenag juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan Haji Khusus 1444H/2023 yang telah terlaksana secara kondusif dan khusuk.
“Saya berharap kepada seluruh anggota AMPHURI agar menjadi pelopor dalam mematuhi regulasi yang ada dan mengisi aplikasi yang dianjurkan seperti Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh),” tandasnya.
“Sekaligus mengingatkan dan melaporkan kepada Kementerian Agama apabila menemukan PIHK dan PPIU atau pihak-pihak penyelenggara umrah atau haji khusus tidak sesuai regulasi. Akan ada sanksi tegas bila tidak sesuai regulasi,” sambungnya.
Wamenag pun menekankan pentingnya semua pihak terkait Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah, agar membuka
diri untuk membangun dan menjalankan konsolidasi, sinergi, dan kolaborasi dalam menghadapi beragam tantangan, dinamika, dan perkembangan yang begitu cepat.
Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur mengatakan Mukernas ini menjadi ajang evaluasi hasil kerja tahun berjalan dan menyusun rencana kerja tahun 2024.
“Mukernas ini menjadi momen penting bagi anggota AMPHURI. Pasalnya, tidak hanya untuk saling bersilaturahmi sesama anggota, tapi ada hal-hal penting yang musti diperbincangkan, didiskusikan, terlebih dengan semakin terdigitalisasinya penyelenggaraan haji dan umrah, ” ujar Firman M. Nur.(M.Khoeron/MTb/bd)
Wamenag juga berharap ke depan perlu mendirikan persekutuan negara-negara pengirim jemaah haji dan jemaah umrah ke Saudi yang nantinya bisa memiliki kekuatan dalam ikut menentukan kebijakan manajemen haji dan umrah setiap tahun di Arab Saudi.
“Sekali lagi saya tekankan sudah saatnya kita perlu membangun Tim Haji Indonesia dan Umrah Indonesia yang kuat. Semoga Mukernas ini dapat menghasilkan rekomendasi, solusi dan roadmap haji 30 sampai 50 tahun ke depan,” tegas Wamenag.
Pembukaan Mukernas AMPHURI di negeri berjuluk Seribu Mesjid ini dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, Ketua Umum AMPHURI, Firman M. Nur dan jajaran pengurus DPP serta anggota yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Tampak juga hadir Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin, para mitra kerja AMPHURI dan perwakilan asosiasi pemyelenggara haji dan umroh se Indonesia.
Menurut Saiful konsep pengembangan pemerintah Saudi Arabia dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah perlu direspon dengan cermat terutama terkait Saudi Vision 2030.
Dalam visi tersebut pemerintah Arab Saudi, bertekad membuka pelayanan Haji dan Umrah dengan pendekatan memudahkan, meluaskan, dan mendorong kesempatan pada jamaah dari seluruh dunia untuk beribadah haji dan umrah.
“Merespons visi tersebut, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan positif, peluang strategis dan tantangan untuk mengelola penyelenggaraan haji dan umrah dengan optimal,” tandas Wamenag.
“Inilah peluang kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu mengembangkan ekosistem haji dan umrah dengan profesional, terukur, aman, dan menenangkan umat,” lanjutnya.
Di tingkat global, dikatakan Wamenag kesempatan baik ini dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan mengelola amanah dengan baik dan men-display profesionalitas penyelenggaran haji dan umrah Indonesia sebagai entitas terdepan.
Pasalnya, dibutuhkan kerelaan untuk menekan ego sektoral dan kepentingan sesaat demi membangun kebersamaan dan sinergi. “Saya menginginkan kita semua dapat bergerak bersama dengan semangat untuk berkembang bersama, bukan saling menjatuhkan dan mengambil manfaat dari kesulitan pihak lain,” harap Wamenag.
Dalam kesempatan itu, Wamenag juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan Haji Khusus 1444H/2023 yang telah terlaksana secara kondusif dan khusuk.
“Saya berharap kepada seluruh anggota AMPHURI agar menjadi pelopor dalam mematuhi regulasi yang ada dan mengisi aplikasi yang dianjurkan seperti Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh),” tandasnya.
“Sekaligus mengingatkan dan melaporkan kepada Kementerian Agama apabila menemukan PIHK dan PPIU atau pihak-pihak penyelenggara umrah atau haji khusus tidak sesuai regulasi. Akan ada sanksi tegas bila tidak sesuai regulasi,” sambungnya.
Wamenag pun menekankan pentingnya semua pihak terkait Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah, agar membuka
diri untuk membangun dan menjalankan konsolidasi, sinergi, dan kolaborasi dalam menghadapi beragam tantangan, dinamika, dan perkembangan yang begitu cepat.
Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur mengatakan Mukernas ini menjadi ajang evaluasi hasil kerja tahun berjalan dan menyusun rencana kerja tahun 2024.
“Mukernas ini menjadi momen penting bagi anggota AMPHURI. Pasalnya, tidak hanya untuk saling bersilaturahmi sesama anggota, tapi ada hal-hal penting yang musti diperbincangkan, didiskusikan, terlebih dengan semakin terdigitalisasinya penyelenggaraan haji dan umrah, ” ujar Firman M. Nur.(M.Khoeron/MTb/bd) 
