Batang – Untuk menjawab tantangan validasi data lembaga pendidikan keagamaan Islam di awal tahun 2022 ini kemenag kab. Batang menggelar rapat koordinasi dalam rangka singkronisasi dan updating data emis TPQ pada Kamis (20/1) bertempat di RM Ikan Bakar Tirta Asri Limpung. Hadir dalam acara itu Kasi PD.Pontren mewakili Kepala Kantor Kemenag, Ketua Badko LPQ kecamatan dan para operatornya.
Kepala Kantor Kemenag Kab. Batang yang diwakili oleh Kasi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (PD.PONTREN) H. Sugiedi dalam sambutan pengarahannya menyampaikan rasa terimakasihnya pada seluruh ketua Badko LPQ kecamatan beserta para operator Emis yang telah menghadiri acara ini.
“ Terimakasih pada seluruh ketua Badko LPQ dan para operator emis kecamatan yang telah menghadiri acara ini, saat ini kita samakan persepsi dan mendiskusikan semua persoalan yang menggelayut di LPQ kita,” kata H.Sugiedi.
Dia juga menegaskan bahwa kedepan kita harus dapat menyajikan data yang akurat baik yang menyangkut lembaga, ustadz,santri, sarana prasarana dan lainnya.
“ Rakor ini di harapkan semua lembaga TPQ yang sudah berijin untuk mengentri datanya melalui aplikasi emis online,” tegasnya.
Disela-sela rakor Dia menyerahkan 9 Ijin Operasional (IJOP) pada TPQ yang terdiri dari 4 IJOP perpanjangan dan 5 IJOP lembaga baru.
“ Selamat kepada TPQ yang hari ini telah menerima ijin operasionalnya baik yang perpanjangan maupun yang lembaga baru. Proses pengajuan ijin ini setelah didaftarkan tentu ditindak lanjuti dengan verivikasi baik datanya maupun di lapangannya dan yang telah keluar ijinnya berarti TPQ itu telah terverifikasi,” katanya.
Menurutnya Kemenag bersama lembaga-lembaga pendidikan TPQ memiliki tugas yang sama yaitu menuntaskan pemberantasan buta huruf Alquran. Sinergitas antara Kemenag dengan semua lembaga itu menjadi langkah awal yang baik untuk menuntaskan tugas mulia itu.
“ Kedepan kita bersama semua lembaga TPQ dikabupaten Batang untuk selalu bersinergi secara baik, karena tantangan kedepan semakin berat, masyarakat semakin kritis dan menuntut agar TPQ benar-benar dapat menjadi garda paling depan dalam pemberantasan buta huruf Alquran bagi anak-anak kita,” tuturnya.
Agar masyarakat mempercayai TPQ, menurut H.Sugiedi, maka perlu ada langkah-langkah solutif dan riel dari lembaga itu pertama legalitas TPQ, pengelolaan yang professional dan memiliki para ustadz dan ustadzah yang kompeten dibidangnya.
“ Kita percaya para Kyai,dan para Ustadz pasti memiliki kompetensi secara kusus dalam mengasuh anak-anak di TPQ, namun saat ini belum cukup, perlu ada legalitas yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa TPQ itu benar-benar terlihat profesional maka negara hadir memberikan fasilitas dan pendampingan yang dimulai dengan dikeluarkannya surat ijin operasional,” jelasnya.
Diakhir sambutannya H.Sugiedi menekankan agar seluruh data TPQ baik yang menyangkut fasilitas, tenaga pengajar serta jumlah santrinya untuk ditertibkan agar semua itu menjadi data yang valid dan terrekap dengan baik di Kemenag.
“ Kita menyadari sampai sekarang data tentang lembaga pendidikan keagamaan kita masih lemah, masih banyak kekurangan, sehingga terkadang kita kesulitan saat ada permintaan data baik dari Kanwil maupun dari Kemenag RI, untuk itu kami meminta agar seluruh TPQ untuk bersama-sama pemerintah melaukan pendataan secara teliti dan detail agar kedepan dapat lebih baik lagi,” pungkasnya. ( sis/Zy_humas/rf )
