Boyolali (PHU) – Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi pelayanan, kesehatan, dan keamanan. Begitu sebaliknya jemaah haji mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan manasik, akomodasi dan transportasi yang memadai, serta konsumsi dan kesehatan dan perlindungan sebagai WNI selama di Indonesia dan tanah suci, hal ini disampaikan diawal materi oleh Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Mohammad Noer Alya Fitra didepan peserta kegiatan Pelatihan Terintegrasi Petugas Yang Mendampingi Jemaah Haji Embarkasi Solo tahun 1439 H/2018 M di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Kamis (03/05/2018).
Pada materi mengenai pola pembinaan haji bagi petugas kloter, dijelaskan mengenai struktur petugas haji yang digambarkan dalam diagram seperti ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), dan PPIH itu sendiri terbagi menjadi tiga yaitu PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi dan PPIH Embarkasi yang ketiganya ini akan selalu berkoordinasi dengan petugas yang menyertai jemaah haji (petugas kloter) baik itu TPHI, TPIHI, TKHI dan TPHD.
Dipaparkan oleh pria yang akrab disapa dengan Nafit, bahwa petugas kloter harus dapat bersikap seperti Rasulullah yang mempunyai sifat kepemimpinan yang baik seperti jujur, dapat menjadi teladan, selalu berkomunikasi secara efektif dan berusaha untuk selalu dekat dengan semua orang, mendelegasikan wewenang, sabar serta ikhlas.
“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Anda tidak akan berhasil memimpin orang lain jika anda tidak mampu memimpin diri sendiri,” kata Nafit.
Kendala internal yang akan dihadapi petugas haji diantaranya adanya keterbatasan informasi dan bahasa, kemampuan memimpin yang berbeda-beda, keterbatasan fisik petugas, motivasi dari masing-masing petugas yang berbeda-beda. Selain itu masih adanya petugas haji yang berpikir tentang kedudukan status waktu di tanah air dan selalu merasa lebih penting dari yang lain.
Nafit juga menjelaskan bahwa kendala dari luar yang seringkali dihadapi petugas yaitu kalah pengaruh dan intervensi dari kelompok bimbingan saat pembagian kamar/kursi di bus dan bimbingan ibadah kepada jemaah. Petugas kloter nantinya juga akan menemui perbedaan pendapat dengan jemaah haji maupun pembimbing kelompok bimbingan dalam satu kloter tersebut.
Mengapa petugas haji harus profesional? Dijelaskan Nafit bahwa dikarenakan pelaksanaan ibadah haji sebagian besar di Arab Saudi sehingga harus mengerti peraturan tentang perhajian. Alasan yang kedua yaitu dikarenakan petugas membawa jemaah haji yang akan beribadah demi kemabruran haji. Yang ketiga, petugas kloter akan memimpin dan melayani jemaah haji Indonesia dengan berbagai karakter dan budaya yang berbeda. Dan alasan terakhir pada saat berangkat bertugas, petugas haji membawa nama baik bangsa dan negara.
’’Alasan kompleks berkumpul dengan banyak jemaah haji, seperti jemaah haji baru sekali bepergian, belum pernah keluar negeri dan naik pesawat terbang. Dan masih ada beberapa jemaah yang mempunyai beralasan belum dapat berpisah dengan keluarga dan mengurus diri sendiri,’’ ujarnya.
Beliau juga menambahkan diakhir materi bahwa kunci sukses dalam melaksanakan tugas yaitu perlu diawali dengan niat, bekerjalah dengan hati, selalu menjalin komunikasi dan koordinasi, serta berorientasi dalam memberikan pelayanan prima kepada jemaah. (djs).
