Semarang (Humas) — Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah resmi berganti. Prosesi pengukuhan dan serah terima jabatan berlangsung khidmat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (9/10/2026).
Prosesi pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Momen penting ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah bersama Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha.
Sejumlah pejabat tinggi dan pemangku kepentingan lintas sektor turut hadir menyaksikan agenda strategis tersebut. Tampak di antaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, para Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, hadir pula jajaran kepala instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, direksi BUMN/BUMD, hingga Inspektur Daerah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang PPKD BPKP menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan arahan penting bagi pejabat yang baru dikukuhkan. Ia mengapresiasi iklim usaha di Jawa Tengah yang dinilai kondusif dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui tingginya konsumsi masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, ia juga menyoroti pencapaian positif dalam penanganan stunting di Jawa Tengah yang berhasil turun signifikan dari angka 20% menjadi berada di kisaran 17%.
Setya Nugraha juga mengulas tantangan pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi banyak pimpinan daerah di Indonesia, khususnya terkait penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan langkah strategis seperti optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kualitas belanja pemerintah.
”BPKP siap berkolaborasi erat dengan Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi anggaran di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pengarahannya menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk terus bersinergi dengan BPKP. Gubernur menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan pengawasan melekat demi memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
”Jawa Tengah terus memperkuat komitmen penataan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan sinergi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Ini langkah strategis untuk memitigasi serta mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan di daerah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintahan yang baik ditandai oleh kemampuan memprediksi dan merespons dinamika secara akurat. ”Oleh karena itu, para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah saya imbau untuk membuka ruang konsultasi dan konfirmasi seluas-luasnya dengan BPKP,” ucapnya.
Ditemui usai menghadiri acara, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas dilantiknya pejabat baru Kepala Perwakilan BPKP Jateng. Ia menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi antara Kementerian Agama dan BPKP sangat penting, terutama dalam menjaga tata kelola anggaran serta pengawasan program keagamaan dan pendidikan di Jawa Tengah.
“Kami mengucapkan selamat atas pengukuhan Dr. Ayi Riyanto Ak., M.Si., Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru. Kanwil Kemenag Jateng siap untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam masalah sosial, keagamaan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama,” ujar Saiful Mujab.(s)
