Semarang (Humas) — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, beserta jajaran menerima kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Majeng, Rabu (11/3/2026).
Entry meeting ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan. Dalam kesempatan tersebut hadir Direktur Pemeriksaan V.A pada Direktorat Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) BPK RI, Karyadi, yang memimpin langsung tim pemeriksa.
Dalam sambutannya, Karyadi menyampaikan bahwa kehadiran BPK merupakan bagian dari tugas konstitusional untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan secara akuntabel. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat proses penganggaran, pelaksanaan belanja, hingga pelaporan keuangan pada satuan kerja.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi dan pembaruan data secara cepat dan akurat. Menurutnya, selain laporan keuangan, aspek lain seperti target kinerja dan dukungan data juga perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan.
“Dari sisi penganggaran, saya merekomendasikan adanya konsolidasi yang cepat untuk memperbarui data dan target, tidak hanya terkait laporan keuangan, tetapi juga data pendukung lainnya,” ujar Karyadi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di Jawa Tengah untuk bersama-sama melakukan pembenahan tata kelola keuangan demi mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik.
“Salah satu tujuan BPK adalah agar akuntabilitas dapat terselenggara dengan baik. Jika akuntabilitas tercapai, berarti BPK berhasil dalam penyelenggaraannya,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Karyadi juga menyampaikan harapan agar seluruh jajaran Kementerian Agama memberikan dukungan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Turut hadir dalam kegiatan ini Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Musahadi, para Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Karesidenan Semarang, serta para Kepala Subbagian Tata Usaha. Kehadiran para pimpinan satuan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK RI.
