Bidang PHU Dampingi Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kemenag Kab. Batang

*Plt. Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah barsama tim didampingi Kasi PHU Kemenag Kab. Batang dan PPK PLHUT melihat secara langsung pembangunan PLHUT

Batang – Untuk melihat progres Proyek pembangunan Gedung SBSN Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) di Kemenag Kab. Batang , Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kemenag Prov. Jateng H. Fitriyanto bersama tim meninjau langsung lokasi dan , dilanjutkan rapat evaluasi progres pembangunan yang dilaksanakan di Aula lantai II Kantor Kemenag, pada Rabu (21/07) kemaren .

Menurut H. M. Afief Mundzir salah satu tim Kanwil yang dihubungi mengatakan bahwa dalam peninjauan itu pihaknya telah menemukan beberapa hal, menurutnya pihak rekanan dianggap kurang maksimal didalam melaksanakan progres pekerjaan PLHUT karena sampai tadi pagi itu (21/07) masih ditemukan deviasi minus dalam pelaksanaan pekerjaan tender itu.

“Pada kesempatan ini penyedia diharapkan betul-betul untuk melakukan langkah-langkah percepatan diantaranya melakukan strategi pekerjaan, penambahan tenaga kerja dan managemen pelaksanaan sehingga diharapkan pada satu minggu kedepan ini deviasi minus itu dapat berkurang,” kata H.M Afef Mundzier.

Dia juga menegaskan dalam seminggu kedepan pihak rekanan untuk segera bergerak sesuai dengan apa yang telah ditanda tangani dalam perjanjian sehingga harapannya minggu yang akan datang akan mengalami peningkatan .

“ Apabila sampai dengan minggu kedepan tidak ada perkembangan yang baik maka perlu diterbitkan surat peringatan yang pertama, sebagai bagian dari upaya kita mengendalikan penyedia ini untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya,” tegasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen PLHUT Kemenag Kab. Batang Pramono Sri Widodo secara terpisah membenarkan bahwa sampai minggu ke 7 proyek pembangunan PLHUT di Batang ini ditemukan mangalami deviasi (Penyimpangan).

“ Progress proyek PLHUT di kemenag Batang pada minggu ke 7 ini mengalami penyimpangan (deviasi) – 8,4, sehingga perlu ada perubahan baik metode pelaksanaan, cara kerja rekanan, jam kerja maupun managemen tenaga kerjanya, untuk mempercepat pekerjaan,” jelas Pramono.

Menurutnya rekanan harus menambah tenaga kerja menambah jam kerja dan merubah metode pelaksanaan di lapangan guna mengurangi devisiasi pekerjaan, sehingga minggu selanjutnya akan mengurangi deviasi itu.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kab. Batang dalam keterangannya mengatakan bahwa PLHUT harus diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

“ Rekanan atau kontraktor harus mengejar keterlambatan pekerjaan ini, agar nilai minus (deviasi) yang ditemukan oleh tim dapat berkurang diminggu-minggu selanjutnya, “ kata H.M. Aqsho.

Dia berharap Kontraktor harus segera menambah tenaga dan melakukan lembur dengan melengkapi peralatannya menggunakan peralatan mesin, sehingga dapat mempercepat ketertinggalan

Sedangkan Kasi PHU Kemenag Batang dalam keterangannya menyatakan harapanya agar rekanan selalu melakukan koordinasi secara intens yang bersifat konsultatif, merubah pola dan sistem kerja disesuaikan dengan capaian target dan sisa waktu yang tersedia 106 hari kedepan.

“ Kami menyarankan agar semua palaksana proyek PLHUT untuk selalu melakukan koordinasi secara intens yang bersifat konsultatif juga selalu memberi arahan-arahan tekhnis kepada pelaksana pembangunan di lapangan dan menyusun renpro mingguan, bila hal itu dilakukan maka upaya menyelesaikan renpro sampai mencapai target 100% sampai batas akhir pembangunan sesuai kontrak pasti akan terwujud,” pungkasnya. (Zy)