Ditjen PHU Kembangkan Inovasi melalui Aplikasi Bravo PPIH

Boyolali (PHU) – Kegiatan pelatihan dan pembekalan terintegrasi petugas yang menyertai jemaah haji (TPHI, TPIHI dan TKHI) Embarkasi Solo tahun 1439 H/2018 M yang sedang berlangsung, dalam materi pertama yaitu Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/2018 M yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar. Beliau menjelaskan bahwa Kementerian Agama didalam penyelenggaraan ibadah haji, mempunyai kebijakan-kebijakan inovatif yang dirasa dapat meningkatkan indeks kepuasan jemaah haji di tahun ini.

Yang pertama, tahun-tahun sebelumnya yang biasanya petugas haji kloter setiap mengirimkan laporan kegiatan kloter ke Daker (Daerah Kerja) saat di tanah suci yang biasanya dilakukan secara manual. Rencana ditahun ini akan menggunakan laporan petugas haji secara online yang berbasis android. Nizar menjelaskan untuk laporan petugas ini nanti akan diberi nama ’’Bravo PPIH’’.

’’Sistem Bravo PPIH memudahkan petugas kloter memantau seluruh jemaahnya dalam satu kloter dan jemaah haji juga dapat terkoneksi dengan anggota yang lain dalam satu kloter,’’ katanya di asrama haji Donohudan Boyolali, Senin, (30/04).

Dijelaskan Nizar, Bravo PPIH dapat mendeteksj keberadaan jemaah dan menjadi alat koordinasi yang baik dalam satu kloter tersebut. Ketua kloter dapat berkoordinasi dengan petugas lainnya, dan ketua rombongan dapat berkoordinasi dengan ketua regunya serta ketua regunya berkoordinasi langsung dengan anggotanya.

Kebijakan yang kedua yaitu akan dibentuknya sebuah tim yang diberi nama dengan ''Petugas Pertolongan Pertama Jemaah Haji Indonesia'' (P3JH). Tim ini direkrut oleh Kementerian Agama yang dari tim kesehatan dari unsur TNI dan Polri yang bertugas membantu jemaah haji selama di tanah suci. Nantinya tim ini akan ditempatkan di sektor-sektor khusus Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.

Kebijakan berikutnya yaitu mengurangi lamanya proses antrian saat pemeriksaan paspor kedatangan jemaah haji di bandara Arab Saudi, yang mana selama ini menjadi permasalahan bagi seluruh jemaah haji.

’’Ditahun ini akan diusahakan dan kita telah bekerjasama dengan pihak imigrasi Arab Saudi, untuk data biomterik yang ada di Kantor Imigrasi di seluruh provinsi di Indonesia akan ditarik data biometriknya agar dapat terintegrasi dengan sistem imigrasi di Arab Saudi, sehingga jemaah haji saat sampai di tanah suci tidak terlalu lama dalam proses pemeriksaan kedatangan jemaah haji di bandara,’’ pungkas Nizar. (djs/gt).