EMIS Langkah Awal Pemerintah Untuk Menentukan Kebijakan

 Pekalongan- Education Management Information System (EMIS) untuk Keagamaan harus akurat valid dan benar dalam pengisian data. Lembaga pendidikan seperti LPQ dan MDA harus ada data yang terbaru/update dan data masing-masing lembaga harus terdokumentasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu memerlukan SDM yang professional, dengan adanya Sosialisasi dan pelatihan cara pembuatan akun pada aplikasi  EMIS tersebut lembaga dapat menunjuk salah satu pengurusnya untuk dijadikan operator, sehingga memudahkan pengisian data nantinya, dan tidak tergantung pada Badko dan FKDT, sehingga dapat mengkroscek,meminimalisir kesalahan data itu sendiri, dan meringankan tugas dari Badko dan FKDTnya.

Untuk itu Seksi PD Pontren Kankemenag Kabupaten Pekalongan bersama tim emisnya laksanakan kegiatan sosialisasi emis 2018 di 19 Kecamatan pada masing-masing LPQ dan MDA diwilayah  Kabupaten Pekalongan, kegiatan tersebut dilaksanakan dari Senin 12 s.d 20 Sept 2018 selama 7 hari tim ini memberikan materi pelatihan singkat cara pembuatan akun agar para operator lembaga yang ditunjuk dapat mahir mengoperasikan aplikasi tersebut serta memiliki akun sendiri.

Menurut Kasi PD Pontren  Busairi mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan tugas dari Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang Lembaga Keagamaan dan Kemenag sangat mendukung terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Pekalongan.

“Madin dan TPQ merupakan salah satu Penanaman awal akhlak mulia untuk pembentukan karakter anak bangsa di negara yang kita Cintai ,” ujarnya.

Kami berharap kepada seluruh  Madin dan TPQ yang berada dibawah naungan Kemenag Kabupaten Pekalongan agar dapat mengumpulkan data EMIS secara tepat waktu, lengkap dan akuntabel. Serta harus ter-update secara periodik. Sehingga data EMIS dapat dimanfaatkan dan digunakan seluruh pemangku kepentingan untuk berbagai keperluan. Terutama untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan.

“Begitu pentingnya data itu, pemerintah menyusun APBN Kedepan berdasarkan data tersebut. Jadi ini satu langkah awal untuk penentu dalam pengambilan kebijakan agar sesuai sasaran.” ungkapnya.(hufn/rf)