Keberpihakan Anggota Dewan Syarat Terlaksananya Kebijakan Program

Semarang – Masih tersimpan di benak para Penyuluh Agama Non-PNS akan janji Presiden RI Joko Widodo, dalam pidatonya Presiden berjanji akan menaikan honor Penyuluh Agama Non-PNS pada saat menghadiri acara Silaturrahim Nasional Penyuluh Agama Provinsi Jawa Tengah bersama Presiden, di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang bulan April yang lalu.

Hari ini Jumat (28/09), melalui kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang dikemas dalam bentuk diskusi panel dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Staf Ahli DPR RI Dyah Handayani Dewi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Farhani kembali menggali ingatan para penyuluh khususnya yang tinggal di Kota Semarang untuk terus mengawal janji dan niat baik presiden untuk meningkatkan kesejahteraan kepada warganya.

“Sengaja pada Pembinaan ASN di Kota Semarang ini kami hadirkan para wakil rakyat yang duduk DPD RI maupun DPR RI, hal ini dalam rangka menagih keberpihakan para wakil rakyat terhadap hak maupun tuntutan dari rakyat yang diwakilinya, terlebih kita ketahui Bapak Presiden dalam pidatonya berjanji akan menaikan honor Penyuluh Agama Non-PNS sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga masyarakatnya,” tegas Farhani disambut tepuk tangan para penyuluh yang hadir di Aula Gedung Asrama Haji Transit Komplek Islamic Center Manyaran.

Kakanwil menambahkan, program presiden tersebut tentunya harus ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga terkait serta mendapat dukungan dari para penyusun kebijakan dan penganggaran yang duduk sebagai anggota dewan.

“Disinilah letak perwujudan keberpihakan Bapak dan Ibu sebagai wakil rakyat untuk turut mendorong terlaksananya program tersebut, diharapkan kebijakan dalam penganggaran dapat segera dirumuskan mengingat ini sudah memasuki tahap akhir dalam penyusunan pagu anggaran APBN tahun 2019, disamping para Penyuluh Agama Non-PNS juga berharap banyak untuk bisa diangkat menjadi CPNS,” lanjut Kakanwil.

Menyambut bola panas yang dilontarkan Kakanwil, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam merespon positif akan hal tersebut. Disamping ini merupakan program presiden, upaya peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat menjadi prioritas dalam kajian para anggota dewan, pihaknya melalui forum resmi akan intens membahas dan menjadikan agenda prioritas tahun 2019.

“Insya Allah melalui dukungan data yang kongkret dari Kementerian Agama, upaya peningkatan honor bagi Penyuluh Agama Non-PNS sebagai salah satu garda terdepan Negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas kajian dalam forum-forum resmi kami,” kata Muqowam.

Sejalan dengan Akhmad Muqowam, Dyah Handayani Dewi selaku Staf Ahli di DPR RI juga akan menyampaikannya dalam forum-forum resmi rapat anggota dewan untuk kemudian dipersiapkan regulasi dan penganggarannya. Namun Dyah juga meminta umpan balik dari para Penyuluh Agama Non-PNS untuk menunjukan kedisiplinan kerja dan komitmen dalam pelayanan.

“Kenaikan honor hendaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja dari para Penyuluh Agama Non-PNS, baik kedisiplinan kerja maupun peningkatan mutu layanan kepada masyarakat sebagai obyek penyuluhan, insya Allah Negara telah berupaya untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritasnya, dukungan dari berbagai pihak dalam penentuan skala prioritas memang menjadi kunci utama ditetapkannya kebijakan program,” ungkap Dyah memaparkan. (gt/gt)