Kemenag Kedepankan Sikap Netralitas pada Pilkada 2018

Wonogiri – Tahun 2018 merupakan tahun politik. Hal ini ditandai dengan adanya Pilkada Serentak di 171 daerah seluruh Indonesia termasuk Pilgub di Jawa Tengah. Moment ini bagi ASN haruslah diwaspadai pasalnya ASN harus benar-benar menjaga netralitasnya, jangan sampai terlibat politik praktis. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag harus mengedepankan sikap netralitas disaat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2018. Peran ASN sebagai alat pemersatu, pelayanan dan bukan sebaliknya sebagai alat politik.

"Urusan pilkada ini merupakan permasalahan yang signifikan dan sensitif dengan unsur politik. Sementara itu, sikap netral setiap pegawai / ASN ini telah di atur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN menerangkan bahwa lembaga non struktural yang mandiri harus bebas dari intervensi Politik," demikian disampaikan Haryadi disela-sela mengikuti  acara sosialisasi partisipasi masyarakat Pilgub Jateng 2018 di Ruang Girimanik Setda Wonogiri, Senin (26/02). Selain Haryadi selaku pada Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri turut hadir dalam acara tersebut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Wabup Edi Santosa, Ketua KPUD serta di ikuti tokoh agama dan masyarakat se-Kabupaten Wonogiri termasuk pengurus FKUB.

Haryadi meminta, ASN di lingkungan Kankemenag Wonogiri bisa menjaga netralitas dalam pilgub tahun ini, sehingga nantinya bisa tercipta kedamaian sesama umat beragama di Wonogiri. "Agama tidak boleh digunakan sebagai alat untuk oleh sebagian kalangan tertentu yang ingin untuk kepentingan praktisnya saja," katanya.

Menyinggung tentang sanksi yang diberikan ASN yang tidak netral, Kasubbag TU menjelaskan bahwa sanksi yang didapatkan bagi ASN yang terbukti tidak netral bisa sangat berat sampai diberhentikan sementara. Hal ini sebagaimana ditegaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Saat ini proses pengawasan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2018 semakin diperketat. Bahkan, proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dipersingkat. Selain itu ASN yang bersangkutan juga akan langsung diberhentikan sementara.

"Netralitas ASN saat ini sangat diperketat. Jadi prosesnya dipersingkat untuk Pilkada untuk ASN, kami sangat tegas memonitor. Prosesnya dipersingkat. Jika memenuhi kategori pelanggaraan langsung diberikan pemberhentian sementara. Oleh karena itu tolong jangan terlibat," tambahnya.

Proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Mursyid_heri/gt)