Laporan Kinerja, Media Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah

Purbalingga – Dalam rangka mewujudkan Kantor Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki kredibilitas terpercaya, Kankemenag Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Tatalaksana dengan penekanan pada pendampingan penyusunan laporan kinerja instansi tahun 2017 dengan mengundang 40  peserta bertempat di Aula Wisma Tien Catering, Purbalingga Jumat (08/12) dengan narasumber Keri Handayani, Analis Kepegawaian Muda pada Subbag Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Analis Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Khamimah.

“Dalam kegiatan ini kami mengundang para Kepala Seksi, Kepala Madrasah Negeri, Staf perencana dan para pengelola DIPA dari seluruh Satuan Kerja yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga,” jelas Keri.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sehari dengan biaya kegiatan yang bersumber dari dana DIPA Sekjen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

Sedangkan Kepala Subbagian Tata Usaha, Ahmad Muhdzir selaku Plt. Kepala dalam sambutannya menegaskan agar seluruh peserta Pembinaan mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh demi mewujudkan tertib administrasi melalui Laporan Kinerja.

“Saya berharap Bapak/ Ibu untuk tidak under estimate bahwa kegiatan ini diselenggarakan sekedar untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun. Namun kegiatan yang sama pada waktu yang lampau hasilnya belum maksimal. Sehingga diharapkan dengan kegiatan pendampingan hari ini seluruh peserta bisa mewujudkan Laporan Kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat yang telah memberikan amanat kepada kita melalui Pemerintah,” tegasnya.

“Laporan Kinerja adalah media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mengelola anggaran dan kegiatan melalui berbagai program yang direncanakan. Pertanggungjawaban ini penting, karena kita sebagai seorang pegawai bekerja mendapatkan gaji dan tunjangan yang berasal dari anggaran negara yang bersumber dari rakyat juga,” tambahnya.

Ahmad Muhdzir juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yang telah memberikan kekuasaannya kepada Pemerintah maka berhak menuntut kita seluruh pengelola keuangan negara untuk bertanggung jawab dan laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban aparatur negara kepada masyarakat.

Terkait dengan evaluasi program dan pengelolaan anggaran tahun ini, ia mengharapkan agar semua kekurangan yang ada pada tahun ini dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang.(sar/gt)