Mekanisme hibah dana Bansos bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan

Blora – Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama Blora, baik madrasah tingkat RA,MI maupun Aliyah, serta TPQ, Madin dan Pondok Pesantren harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah bantuan sosial dengan tertib dan sesuai aturan yang ada dan berbadan hukum sampai ke kemenkumham.

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Bina Mental Setda Pemprov Jateng melalui Haryanto, Kepala Bagian Pendidikan Pemuda dan olahraga pada acara pengarahan penerima Bantuan Sosial lembaga keagamaan di Aula Kankemenag Blora (8/7).

Haryanto menegaskan bahwa dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya Pasal 298 ayat 5 memang menyebutkan ketentuan syarat penerima bansos, yakni Syarat berbadan hukum untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak boleh hanya sampai notaris saja, tetapi juga harus sampai ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Selain itu, lembaga keagamaan tersebut juga harus terdaftar di Pemprov sekurang-kurangnya tiga tahun. Pengetatan aturan itu penting agar dana hibah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penggunaan sehingga hibah tidak lagi rawan dikorupsi dan masyarakat tetap dapat memanfaatkan hibah tanpa ketergantungan.

“Sesuai amanah undang undang No.23 tahun 2014 dan peraturan Gubernur (Pergub) No. 70 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sampai saat ini dana hibah belum bisa dicairkan sampai ada ketentuan aturan lebih lanjut dan lembaga yang ada harus berbadan hukum sampai ke kemenkumham,” ungkap Haryanto menjelaskan. “Adapun lembaga keagamaan yang sudah dicairkan harap segera melaporkan kepada kami berapa persen penggunaannya, dan apabila belum digunakan mohon untuk dihentikan terlebih dahulu sampai ada penjelasan lebih lanjut,” pinta Beliau di hadapan sekitar 40 lembaga keagamaan penerima bantuan yang hadir.

Saat ini memang terdapat aturan yang ketat, dan sudah terdapat konsultasi lebih lanjut ke kementerian Dalam negeri dimana dana hibah yang untuk lembaga atau organisasi tetap bisa dicairkan sepanjang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Namun demikian, diakui saat ini juga banyak lembaga yang tidak bisa mencairkan dana hibah pada tahun anggaran ini karena tidak berbadan hukum. ”Tapi jumlahnya tidak hafal termasuk nominalnya,” katanya.

Haryanto juga menyatakan bahwa Semua lembaga keagamaan yang sudah terlanjur cair dananya diharapkan untuk mengurus akta notaris sampai ke kemenkumham dan yang belum cair juga hendaknya mengurusnya, karena sekarang aturannya seperti itu, sehingga untuk mendapatkan bantuan dana hendaknya membuat badan hukum sampai ke Kemenkumham.

Selain itu, laporan Pertanggungjawaban bantuan sosial sekarang juga lebih ketat dari sebelumnya, untuk itu dihaparkan semua lembaga keagamaan harus tertib administrasi dan menghindari laporan yang asal supaya tidak menjadi temuan pemeriksa serta mengikuti juklak dan juknis yang ada.

“Ini era penuh kehati-hatian mohon untuk lembaga keagamaan mengikuti aturan dan tertib dalam laporan dan pengerjaannya,” harap Haryanto mengakhiri pengarahannya.

Kasi Dikmad Kemenag Blora Parmono menyatakan semua lembaga keagamaan formal baik RA, MI maupun aliyah hendaknya mengikuti aturan yang ada seperti memiliki SK kemenkumham untuk bisa mendapatkan dana bantuan sosial serta membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik dan benar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasi PD Pontren Kemenag Blora, Fathul Himam yang menyatakan bahwa syarat legalitas formal bagi lembaga keagamaan hingga lembaga harus berbadan hukum sampai ke kemenkumham berlaku untuk masa yang akan datang, sehingga baik TPQ, Pesantren maupun madin diharapkan mengurus akta notaris sampai ke kemenkumham supaya bisa mendapatkan dana bantuan Sosial.

Selain itu, satu SK kemenkumham yang ada hendaknya berlaku hanya untuk satu lembaga saja, sehingga masing masing lembaga keagamaan harus mempunyai SK kemenkumkam untuk tertib administrasi, untuk menghindari penyalahgunaan bantuan sosial yang ada.

“Mari lembaga keagamaan juga melihat sisi manfaat aturan itu untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas lembaga keagamaan supaya lebih tertib dari sisi manajerialnya,” pungkasnya serius.(ima)