Pelayanan Informasi Haji dalam Reformasi Birokrasi

Semarang (PHU) – Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Siskohat ini merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan, sebagai rangkaian kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan. “Agar semakin lebih baik dan indeks kepuasan jemaah meningkat, serta reformasi birokrasi juga berjalan semakin baik mari kita laksanakan program kegiatan dengan baik meskipun kegiatannya kita laksanakan di bulan puasa seperti ini,” jelas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Farhani pada operator Siskohat Kankemenag se-Jawa Tengah sebagai peserta dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Siskohat tahun 2018 di Hotel Grasia Semarang, Rabu (23/05).

“Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dari waktu ke waktu sekalipun Pemerintah sudah melakukan antisipasi terkadang persoalan dan permasalahan itu datang silih berganti dan tidak dapat kita hindari. Pernak-perniknya permasalahan haji ini merupakan bagian dari sebuah Sunatullah,” imbuhnya.

Dijelaskan bahwa Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Siskohat tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2018 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pengelolaan data Siskohat. Selain itu mewujudkan sistem pelayanan informasi kepada jemaah haji dalam hal kecepatan informasi terkait penyelenggaraan haji. Dengan data informasi yang akurat, diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan jemaah bagi penyelenggaraan haji tahun 2018.

Adanya peningkatan dalam hal media pembelajaran manasik kepada calon jemaaah haji mulai dari sistem ceramah, pembuatan audio visual bagi jemaah serta perubahan/revisi buku manasik yang terbaru dan dapat didownload langsung oleh jemaah haji merupakan bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Meskipun terkadang masih adanya ketidakpuasan dari beberapa pihak yang kritikannya langsung disampaikan melalui media sosial.

“Faktor pelayanan merupakan faktor yang teramat penting, pelayanan yang baik dan berkualitas merupakan sasaran dari sebuah reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Farhani berharap agar pelayanan terhadap jemaah haji khususnya dalam hal Informasi Teknologi (IT) tidak menjadi kendala, sebab apabila ada kendala sedikit informasi miring dalam hal pelayanan haji akan sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah.

“Saat jaringan mengalami offline, masyarakat yang kurang paham dengan IT akan dengan mudah bilang kalau komputer di Kemenag rusak dan beberapa pihak beranggapan bahwa pelayanan kita seakan-akan dibawah standar,” urai Kakanwil.

Farhani menerangkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya ada sebuah antisipasi, semisal apabila ada listrik mati sudah dipersiapkannya genset. Jadi seakan-akan Pemerintah harus siap siaga apapun kondisinya. Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan pelayanan informasi haji itu banyak sekali seperti adanya aplikasi Haji Pintar dan Umroh Cerdas. Masyarakat yang paham IT akan langsung dapat memahami terkait teknologi ini.

“Sayangnya masih ada masyarakat kita yang tidak melek teknologi, untuk itulah perlunya setiap aparatur yang bertugas dalam melakukan pelayanan haji agar dapat memahamkan kepada masyarakat secara jelas, terinci dan mudah untuk dipahami,” pungkasnya. (djs/gt).