Semarang – Siang ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Ahmadi bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha, Andewi Susetyo menghadiri rapat koordinasi antisipasi keamanan pasca kerusuhan di Tolikara, Papua. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertempat di Ruang Rapat lt. II Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rapat dihadiri oleh Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Ketua DPRD, Ketua MUI, Forkopimda dan para pemuka agama di Jawa Tengah.
Gubernur berharap kejadian yang menodai Kerukunan Beragama tersebut tidak menjalar luas khususnya di Jawa Tengah. Beberapa hal yang terjadi yang bisa memicu kericuhan maka sangat tidak menarik untuk dikembangkan dan harus segera diakhiri, terutama kondisi yang mengarah pada kekerasan. Kesejukan dan keharmonisan kehidupan harus diutamakan dengan tidak mengurangi nilai keharmonisan dalam menjaga keutuhan NKRI.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman peningkatan keamanan dan ketertiban oleh peserta rapat, yang intinya : 1) Menjaga keutuhan NKRI, 2) Mengecam segala bentuk kekerasan dan anarkisme yang mengatasnamakan agama, 3) Mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk menjaga kerukunan, cinta damai dan menghargai toleransi antar umat beragama, 4) Menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi terdepan dalam perlawanan terhadap segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Direncanakan kegiatan pertemuan ini akan diselenggarakan secara rutin sebagaimana diusulkan oleh Ketua MUI, tidak hanya dilakukan ketiga ada kejadian. Usul tersebut langsung diamini oleh Gubernur. “Saya langsung setuju untuk dilaksanakan secara periodik. Hanya penjadwalan dan lokasinya yang harus disepakati dan tidak harus dilakukan disini (Kantor Gubernur),” sambut Gubernur.
Lebih lanjut diharapkan komunikasi antar ormas dan pemerintah supaya diintensifkan agar tidak terjadi salah paham yang dapat menimbulkan konflik. FKUB Jawa Tengah telah mempelopori kegiatan nasional dengan menyelenggarakan kegiatan beberapa waktu lalu.
Ketua FKUB Jawa Tengah meminta media untuk tidak mempublikasikan secara masif kejadian konflik kehidupan beragama, terutama jika hanya bertujuan untuk menaikan rating. Dia juga berharap kepada para pemeluk agama agar bisa memahami agamanya dan etika agamanya secara mendalam sehingga bisa memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan agamanya menghormatinya, dan tidak mendiskreditkan agama lain sebagai agama yang salah. “Jika sikap negatif tersebut tumbuh dan berkembang maka anarkis dan radikalisme semakin berpotensi terjadi,” jelas Mujahirin Thohir.
Kakanwil menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini disepakati untuk tidak mengembangkan peristiwa di Papua, namun ketika hak tersebut berimbas ke Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian kita. Yang perlu diperhatikan adalah kerukunan ini masih terbatas pada pimpinan, tetapi jika dilihat secara luas di kalangan masyarakat perlu dikembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Dijelaskan pula konflik-konflik yang terjadi di Jawa Tengah didominasi oleh kasus internal agama. Lebih lanjut disampaikan oleh Ahmadi bahwa di Jawa Tengah baru terdapat 12 gedung sekretariat bersama KUB. “Masih ada 24 Kabupaten/Kota yang belum memiliki Sekretariat Bersama KUB,” jelas Ahmadi.
Pada akhir Rapat Koordinasi, Gubernur menyampaikan harapannya untuk bisa memperhatikan umat yang memiliki karakteristik khusus untuk dibina dengan baik sehingga tidak berkesempatan menimbulkan keresahan. Sikap tegas harus dilakukan bagi pelanggaran terhadap hukum. “Siapapun yang melanggar hukum pasti akan ditindak,” tegasnya.(fat)
