Magelang – Kesuksesan Kantor Kemenag Kab. Magelang meraih Predikat Ketiga Terbaik dalam Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Provinsi Jawa Tengah agar menjadi motivasi segenap ASN untuk bekerja keras dan berprestasi di tahun anggaran 2017.
Kepala Kantor Kemenag Kab. Magelang Kudaifah, menargetkan Tahun Anggaran 2017 sebagai tahun prestasi, yakni melalui semangat yang gemuruh untuk siap memberikan yang terbaik dalam mewujudkan program-program Kementerian Agama.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada Sosialisasi PMK Nomor 10/PMK.02/2017 dan Surat Sekjen nomor 393/SJ/KU.00.1/2/2017 bagi PPK dan Pengelola Keuangan di Gedung KPRI Kokarda, komplek kantor Kemenag Kab. Magelang, Jumat (17/03/2017).
Sosialisasi diikuti oleh Kepala Subbag TU Ngatmin, PPK Satker, dan para JFU yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.
Kudaifah berharap bahwa pada tahun 2017, Kantor Kemenag Kab. Magelang dapat meraih predikat dalam hal Pengelolaan Anggaran melalui penyerapan DIPA Kemenag. Terkait dengan pengelolaan DIPA, Kudaifah menginstruksikan agar segenap PPK dan Pengelola yang terlibat di dalamnya untuk segera mawas diri dan melakukan koreksi sehingga mampu mewujudkan pengelolaan DIPA yang akuntabel.
“Kita harus bekerja keras untuk meraih kembali predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kita tidak boleh bekerja stagnan, tingkatkan pemahaman terhadap regulasi yang ada karena kurangnya memahami regulasi akan menghambat kinerja Kemenag,” kata Kudaifah.
“Semuanya agar berbenah, cermat dalam merencanakan anggaran, setidaknya mendekati sehingga mengurangi revisi,” lanjutnya.
Dalam sosialisasi tersebut Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Jenderal Ismadi, sebagai narasumber menyampaikan hasil sosialisasi kegiatan sejenis di Purworejo. Ismadi menyampaikan indikator-indikator hasil evaluasi Kementerian Keuangan terkait pengelolaan DIPA Tahun 2016 yang harus dipahami agar Kantor Kemenag Kab. Magelang dapat mewujudkan prestasi di bidang pengelolaan anggaran pada tahun 2017.
Sebelas indikator tersebut meliputi 1). Penyerapan Anggaran, semakin tinggi serapan anggaran maka akan semakin baik, 2) Kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan, 3) Pengelolaan Uang Persediaan yang baik, 4) Perekaman data kontrak yang tepat waktu, 5). Mengurangi revisi DIPA, 6) Mengurangi kesalahan pengembalian SPM atau retur SP2D, 7). LPJ Bendahara yang tepat waktu, 8) Menghindari dispensasi SPM, dan 8) Menyelesaikan pagu minus.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ismadi berharap semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan DIPA untuk meningkatkan koordinasi. Melalui komunikasi yang terjalin baik, permasalahan-permasalahan dapat diurai sehingga pelaksanaan program penyerapan DIPA dapat optimal. (at-m45k-Af)
