Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Berikan Solusi Keadilan Penganggaran

Semarang (Humas) – Komisi VIII DPR RI masa reses III Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Rombongan diterima Kakanwil, Musta'in Ahmad beserta jajarannya di Aula Lt. 3 Gedung A pada Senin (15/2).
“Maksud kunjungan kerja selain untuk menjalin komunikasi intensif dan menyerap aspirasi Pemerintah Daerah, juga untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan bidang Agama,” ungkap ketua Tim, Diah Pitaloka saat memberikan sambutannya.

Dimasa pandemi dengan segala keterbatasan yang ada Madrasah dibawah binaan Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK), H. A. Umar yang turut hadir pada kesempatan ini, telah menunjukkan keberhasilanya yakni mengantongi berbagai prestasi baik tingkat Kab/kota, nasional maupun internasional dari siswa madrasah dan guru. Prestasi tersebut memantik semangat untuk mencapai Kemenag Jateng Majeng.

Kakanwil menyampaikan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan bidang Agama dengan mengembangkan tagline Kemenag Jateng Majeng yakni Kemenag Jateng yang Moderat, Akuntabel, Jernih, Ngayomi diantaranya peningkatan layanan publik, peningkatan kapasitas FKUB dan Lembaga Keagamaan, serta peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan.

“Dengan raihan prestasi Kementerian Agama Jawa Tengah, menjadikan lebih semangat dalam mewujudkan Kemenag Jateng Majeng, Kemenag Jateng yang lebih baik lagi, didukung dengan program sahabat madrasah, sahabat sebangsa,” ungkap Musta'in dihadapan 17 anggota Komisi VIII yang hadir.

Dari beberapa masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi VIII, Bukhori Yusuf dan Endang Maria Astuti dapat diketahui besarnya dukungan Komisi VIII, menyemangati dan memberikan solusi langkah-langkah dalam hal pengajuan alokasi APBN tentunya didukung data-data riil sebagai acuan dan dasar untuk peningkatan anggaran penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah khususnya dan bidang agama pada umumnya. Dimana dari paparan anggaran presentasi untuk alokasi pendidikan Madrasah belum berimbang dengan Penyelenggaraan Pendidikan di bawah naungan Kemendikbud. Tim Komisi VIII pada umunya memberikan celah untuk Kementerian Agama supaya mendapatkan keadilan dalam pengangaran.

Menyikapi hal tersebut, seusai acara Umar memberikan tanggapannya bahwa Kementerian Agama RI melalui Direktorat KSKK tidak kurang-kurang melakukan pendekatan dan upaya-upaya kepada Bappenas untuk meningkatkan alokasi anggaran Madrasah, namun hal itu belum berhasil, maka dengan semangat komisi VIII dalam mendukung hal, Direktur KSKK tersebut mendorong kembali

“Saya merasa terdorong kembali untuk mengajak kawan-kawan menyiapkan data-data yang cukup agar tidak pernah melihat kenyataan memang kita membutuhkan peningkatan anggaran, ini bukan sesuatu yang mudah tapi kita akan lakukan bersama demi keadilan penganggaran,” tutur Umar.

“Saya ucapkan terima kasih, kali ini kami mendapat harapan yang sangat luar biasa dan sangat bagus dukungan Komisi VIII kepada madrasah kita dengan menjembatani hal-hal seperti ini,” pungkasnya (qq)