Semarang (Humas) – Kasubdit Perizinan dan Evaluasi Lembaga Zakat dan Wakaf Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Abdul Fatah menyampaikan penguatan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat. Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Lembaga Pengelolaan Zakat se-Jawa Tengah, Rabu (12/2/2025) di Auditorium Majeng.
PMA ini gencar disosialisasikan pasalnya mengalami sedikit perubahan dari regulasi sebelumnya, menggantikan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015. Kebijakan tersebut bertujuan memodernisasi tata kelola zakat melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT).
“Sehubungan dengan penerbitan PMA tersebut, Kemenag memberlakukan ketentuan peralihan berkaitan dengan pemanfaatan SIMZAT. Setidaknya terdapat sembilan poin yang berubah,” ujar Abdul Fatah.
Berikut adalah poin-poin perubahan regulasi terakit perizinan LAZ berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2024 :
- Pengajuan izin pembentukan LAZ melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) yang beralamat di https://simzat.kemenag.go.id;
- Minimal 24 Amil bagi skala Nasional, 12 Amil bagi skala Provinsi, dan 6 Amil bagi LAZ skala Kab./Kota, yang terbagi rata dalam 6 bidang pengelolaan zakat;
- Kewajiban Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengawas dan auditor syariah lembaga zakat dengan minimum 4 Amil bagi LAZ skala Nasional, 3 Amil bagi LAZ skala Provinsi, dan 1 Amil pada LAZ skala Kab./Kota;
- Pengumpulan zakat sebesar 30 Miliyar Rupiah/tahun bagi LAZ skala Nasional, 10 Miliyar Rupiah/tahun bagi LAZ skala Provinsi dan 2 Miliyar Rupiah/tahun bagi LAZ skala Kab./Kota;
- Ikhtisar program di 10 Provinsi bagi LAZ skala Nasional, 4 Kab./Kota bagi LAZ skala Provinsi, dan 3 Kecamatan bagi LAZ skala Kab./Kota;
- Izin pembentukan LAZ satu pintu melalui Kemenag, rekomendasi BAZNAS didapat melalui SIMZAT yang diaksesl oleh BAZNAS;
- Perpanjangan izin memerlukan dokumen audit keuangan Akuntan Publik dan Audit Syariah;
- LAZ Nasional melaporkan Unit Layanan;
- Rekomendasi Pengawas Syariat dari tingkat pusat Ormas Islam.
“Seluruh LAZ diwajibkan memperbaharui data sesuai ketentuan pembentukan LAZ sesuai jumlah Amil, Pengawas Syariat, dan Program pendayagunaan sesuai regulasi PMA Nomor 19 Tahun 2024,” pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisai penggunaan aplikasi SIMZAT yang digunakan untuk proses pengajuan perizinan baru atau perpanjangan LAZ. (PS/BEL)
