Surabaya (Humas) – Kegiatan Coaching Penilaian Mandiri dan Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tingkat Kanwil Kementerian Agama Zona II Tahun 2025 di Provinsi Jawa Timur, Senin (22/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 13 provinsi yang tergabung dalam Zona II.
Dalam skema pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agama, Kanwil berperan sebagai Tim Penilai Pendahuluan tingkat Provinsi (TPPP) yang bertugas menilai satuan kerja di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, kegiatan coaching ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antara TPPP Kanwil dengan Tim Penilai Pendahuluan Kementerian Agama RI.
Sambutan selamat datang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, As’adul Anam yang dalam sambutannya menekankan pentingnya soliditas dan integritas dalam pelaksanaan tugas penilaian Zona Integritas.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI, Nur Arifin dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Kementerian Agama berhasil mencatatkan tren positif pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan capaian tahun 2024 meraih predikat A- (memuaskan dengan catatan) dengan nilai 85,83, melampaui target yang ditetapkan dan berada di atas rata-rata nasional. Ke depan, arah kebijakan RB 2025–2029 difokuskan pada transformasi digital menuju Human-Based Governance dengan target capaian RB 95,00 di tahun 2029, serta penguatan program One Year One Kanwil One WBK sebagai langkah nyata memperluas sebaran satuan kerja berpredikat WBK/WBBM,” tuturnya.
Ketua Tim Ortala Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Durrotun Nafisah turut hadir bersama tim Ortala. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong terbangunnya komitmen bersama seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan tata kelola kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menekankan pentingnya konsistensi dan kesungguhan dalam mewujudkan Zona Integritas, sehingga predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi budaya kerja yang nyata.
Sebagai bentuk penegasan komitmen, kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan tiap provinsi peserta, yang menjadi simbol tekad kuat dalam mendorong satuan kerja di wilayah masing-masing untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(Rizky/Sua)
