Kab.Pekalongan – Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan dilakukan pemerintah. Lewat reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah RI, melalui kementerian ATR dan KLHK, telah melakukan pendataan 21,7 juta hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.
Mengutip pernyataan presiden Jokowi Widodo disampaikan pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta Rabu (22/3/2017).
“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ketujuh ini.
Presiden juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.
Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintahan Daerah Pekalongan melalui Kantor Agraria setempat mengadakan kegiatan Reforma Agraria yang diikuti oleh seluruh perwakilan SKPD , Instansi vertical Kankemenag Kab/Kota dan kantor kepemerintahan yang terkait serta Lembaga masyarakat (FKUB, MUI, DMI) dan Tokoh Agama Kab/Kota. Kegiatan dilaksanakan Kamis (24/01) di Hotel Horison Pekalongan.
Menurut Kakankemenag Kab. Pekalongan H. Kasiman Mahmud Desky, usai acara saat ditemui di ruang kerjanya pada pengelola website Kankemenag Kab.Pekalongan Mengatakan dengan mensukseskan program pemerintah yaitu Reforma Agraria kita secara langsung ikut serta mendukung program-program pemerintah saat ini, apa lagi pemerintah baru saja menyelesaikan pembangunan jalan tol trans jawa, pekerjaan itu bukanlah perkara gampang karena pemerintah melalui perjuangan panjang dan negosiasi alot untuk pembebasan tanah baik tanah masyarakat maupun tanah wakaf yang di miliki oleh lembaga.
“Alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan dengan baik karena ada pemahaman yang baik pada masyarakat apalagi pembangunan tersebut untuk kemajuan dan pergerakan ekonomi masyarakat,”tuturnya. (hfrn/rf)
