Semarang (Inmas) – Pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat reformasi. Oleh karena itu, maka dibuatlah beragai instrumen untuk memberantas korupsi, seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga pemerintah/ kementerian negara lainnya.
Salah satu implementasi dari tugas dan fungsi KPK dalam pencegahan korupsi adalah dengan menerjukan timnya melalui audiensi dan koordinasi program pendidikan anti korupsi. Kedatangan Tim KPK yang terdiri dari Handayani dan Dotty Rahmatiasih dari Direktorat Pendidikan Pelayanan masyarakat (Dikyanmas) – Kedeputian Pencegahan KPK RI diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Farhani di Aula Lt.2 Gedung A pada Kamis (05/07) petang.
Koordinasi ini merupakan terobosan dan inovasi pengelolaan di beberapa isu dan permasalahan pendidikan yang kerap kali menjadi sorotan di masyarakat. Mengapa KPK melakukan pencegahan korupsi dengan menyasar lembaga pendidikan? Seperti yang dikatakan Handayani, membangun integritas bangsa terlebih dahulu di mulai dari dunia pendidikan.
“Membangun integritas memang sangat sulit, apalagi korupsi adalah extraordinary crime sama seperti kejahatan narkoba dimana pelaku dapat dijatuhi hukuman mati sesuai Undang-undang Nomor 31/1999. Dan apakah menangani korupsi bisa selesai bila cara, semangat dan orang yang terlibat didalamnya hanya biasa-biasa saja? untuk itu kami perlu kerjasama dengan orang-orang hebat yang hadir disini,” jelasnya didepan Kepala Kanwil, Kabag TU,Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah, beberapa Kepala MIN, MTsN dan MAN unggulan di Jawa Tengah dan pengawas.
Sosialiasi program pendidikan karakter anti korupsi merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dimana tahun sebelumnya KPK masih menargetkan pada sekolah dibawah binaan Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan.
“Baru tahun ini kami masuk ke sekolah/ madrasah dibawah naungan Kemenag,” kata Handayani.
Dalam kegiatan ini, pihaknya melakukan sosialisasi tentang program tata sekolah berintegritas. Sosialisasi yang mulanya dilakukan di tingkat Kanwil, harapannya nanti akan ada madarasah yang ditunjuk sebagai pilot project dan tentunya akan ada pendampingan berkala.
“Setelah kegiatan ini, kami akan berkirim surat dengan pihak Kanwil sebagai tindak lanjut dari koordinasi ini untuk selanjutnya dapat menunjuk madrasah sebagai madrasah pilot project implementasi program tata sekolah berintegritas. Kami akan melakukan pendampingan berkala 3 bulanan, selain itu juga pendampingan secara online,” ujar Handayani.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Farhani sangat menyambut baik sosialisasi dan koordinasi semacam ini. Kakanwil sempat menyampaikan bahwa jangan menganggap kedatangan KPK sebagai suatu yang menakutkan dahulu.
“Sebenarnya KPK dan Kementerian Agama ini sudah sangat dekat hubungannya, karena setiap tahun pasti kita ketemu dalam pengawasan dan pelaksanaan ibadah haji di Asrama haji Donohudan,” jelas Kakanwil.
Terkait dengan praktik-praktik korupsi dan gratifikasi di dunia pendidikan, Kakanwil telah melakukan tindakan preventif dimana tahun sebelumnya pada musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kanwil Kemenag Prov. Jateng mengeluarkan edaran terkait dengan saber pungli.
“Saya mempunyai tugas untuk memproteksi/ melindungi kepala-kepala madrasah, jangan sampai ada pungli,” tegasnya.
Bukti komitmen ASN Kemenag dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi salah satunya yaitu mewujudkan birokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Menjawab tindak lanjut dari koordinasi dengan KPK terkait program tata sekolah berintegritas, pihak Kanwil selanjutnya akan menunjuk beberapa madrasah untuk pilot projecting yang dikuatkan dalam bentuk SK. (wul/wul)
