Cilacap (Humas) – Dalam upaya implementasi Moderasi Beragama di Kabupaten Cilacap, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Orientasi Pelopor Moderasi Beragama yang bertempat di Hotel Aston Inn Cilacap. Diikuti oleh 200 peserta, terdiri dari pejabat struktural Kankemenag, Kepala KUA, Kepala Madrasah, Penyuluh Agama, Pimpinan Ormas, FKUB, dan Tokoh Agama, Kamis, 22/06.
Dalam laporannya Kepala Kankemenag Kabupaten Cilacap, Mukhlis Abdillah menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Agama, yakni Moderasi Beragama dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan rukun. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat menjadi pelopor moderasi beragama, baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dan turut memberikan pemahaman agama yang moderat sehingga membawa nilai washatiyah.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Arbani, selaku narasumber menyampaikan bahwa Moderasi Beragama menjadi sarana dalam upaya merajut kebhinekaan dan keutuhan NKRI.
“Indikator Moderasi Beragama diukur dari beberapa aspek, antara lain Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, dan Penerimaan terhadap tradisi.” Jelas Wahid Arbani.
Kabag TU menjelaskan bahwa Indikator-indikator tersebut memiliki makna antara lain: (1) Komitmen kebangsaan, yakni penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Sehingga setiap warga negara yang baik harus memiliki komitmen kebangsaan dalam upaya merajut kebhinekaaan dalam wujud NKRI. (2) Toleransi, yakni menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan orang lain. (3) Anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok menggunakan cara kekerasan. Selanjutnya (4) Penerimaan terhadap tradisi, yakni ramah terhadap tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.
Kepada Kepala KUA, yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama, Wahid Arbani minta untuk melakukan mitigasi konflik pada saat tahun politik di wilayahnya masing-masing.
“Potensi konflik di masyarakat perlu dideteksi dini, baik konflik yang berdimensi keagamaan maupun berdimensi kebangsaan. Hal tersebut dalam upaya menjaga kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, penyampaian materi juga diberikan oleh Tim Pokja Moderasi Agama Pusat Dr. Nur Hadi S.Ag., M.Pd.I. dan Prof. Dr. Casmini, S.Ag., M.Si.(AD/Sua/Rf) 
