Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) Bersama Anggota DPR RI

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Temanggung – Menjaring aspirasi, pokok pikiran masyarakat dan setiap pihak agar tidak salah melangkah dalam membuat kebijakan. Setidaknya hal itu menjadi salah satu tujuan Anggota DPR RI Komisi VIII, KH. Muslich Zaenal Abidin hadir sebagai narasumber kegiatan hari ini, Sabtu (27/8).

Kegiatan dengan tajuk “Ngobrol Pendidikan Islam” di Quest & Resto Omah Kebon Temanggung dan dihadiri oleh banyak pihak antara lain, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Jateng, Saefulloh selaku moderator, Kepala Kemenag Kabupaten Temanggung, Ahmad Muhdzir, Kasubbag TU, Kasi, Penyelenggara,  pengawas madrasah, pengawas PAI, KKM MA, MTs, MI, KKRA, Konstituen, FKDT, FKPP, LPQ, organisasi guru seperti MGMP, KKG, dan lainnnya.

KH. Muslich ZA menjadi narasumber bersama dua narasumber lainnya yaitu Ketua PC NU Kabupaten Temanggung, KH Muhammad Furqon, dan Ketua PD Muhammadiyah, KH. Asy’ari Muhadi.

Dalam sambutan selamat datang dan laporannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Ahmad Muhdzir menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan “NgoPI” adalah memberikan wawasan tentang perkembangan dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Temanggung, serta menyerap isu-isu terkini tentang Pendidikan Islam.

“Ada berbagai isu actual tentang dunia Pendidikan baik nasional maupun lokal. Untuk isu lokal di Kabupaten Temanggung saat ini yaitu kebijakan lima hari kerja di sekolah, kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka dan kebijakan penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS),“ tuturnya.

Dalam paparannya KH. Muslich ZA menjelaskan bahwa situasi saat ini bergerak sangat cepat, lincah, fluktuatif dan labil. Untuk mengatasi hal ini Allah SWT memberikan kepada manusia tuntunan yaitu harus mempunyai mindset pemikiran kedepan dan orientasi masa depan. Apa yang kita laksanakan sekarang harus berfikir sekian tahun kemudian, bukan untuk enam tahun kedepan saja.

“Situasi saat ini penuh dengan ketidakpastian, untuk menghadapi ketidakpastian harus ada keterikatan. Misalnya saat madrasah ingin memajukan madrasahnya, tentu harus dibuat wali murid terikat dengan sekolah tersebut dengan cara mau membiayai kegiatan di sekolah tersebut, guru-guru harus mau melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk memajukan dunia pendidikan tersebut , kalau hal ini tidak ada keterikatan tentu tidak berhasil,” terangnya.

Kemudian beliau juga menjelaskan harapannya agar anggaran pendidikan agama semakin meningkat.

“Kita berharap semoga anggaran pendidikan agama bisa meningkat pada tahun mendatang. Pemerintah mengharap masukan dan dukungan dari setiap pihak tentang RUU SISDIKNAS yang masih dalam proses rancangan, semoga betul-betul mampu mengcover seluruh keinginan dan pikiran setiap stakeholder demi terciptanya kemajuan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu baik pembiacara kedua dan ketiga menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu tidak sama dengan pendidikan agama Islam. Kalau kita bicara pendidikan agama Islam ketemunya dengan madrasah, pesantren, diniyah dan lain sebagainya sedangkan pendidikan Islam sangat luas.

“Terkait lima hari sekolah kita melihat positifnya, di Muhammadiyah sudah melaksanakan kegiatan lima hari sekolah selama 5 tahun, tapi sayangnya satu hari untuk kegiatan ekstra yang diperdalam malah belum efektif. Harapan kami bagaimana madrasah diniyah dapat berkolaborasi dengan pesantren untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif,” jelas Asy’ari.

Dalam sesion tanya jawab, Nurjati mewakili MGMP SMP menjelaskan bahwa saat ini guru PAI yang ada di sekolah umum masih sangat minim dan tidak ada penambahan tenaga guru PAI. Disambung dengan perwakilan KKM MI menjelaskan bahwa saat ini perpustakaan dengan buku-buku yang memadai di madrasah-madrasah masih sangat minim, hal ini berimbas pada kurangnya minat baca pada anak-anak di sekolah. Untuk meningkatkan budaya baca di madrasah kami minta melalui komisi 8 ada alokasi dana khusus untuk pembangunan perpustakaan dengan tujuan untuk meningkatkan minat literasi dan membaca para siswa.(sr/rf)