Karanganyar (phu) – Kesuksesan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 diapresiasi dan disyukuri, sudah barang tentu kesuksesan dapat terwujud atas peran aktif dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan ibadah kolosal tahun ini. Melalui berbagai forum baik Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin maupun Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nizar Ali ungkapkan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan prima pelaksanaan ibadah haji kepada jemaah.
Namun sekalipun pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, Nizar Ali menyampaikan kembali beberapa catatan terkait pelaksanaan haji musim ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Menag. Setidaknya ada 10 poin yang menjadi catatan dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Pertama, perbaikan pada infrastruktur di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina), utamanya dalam hal jumlah toilet dan luasnya tenda.
“Posisi kita hanya sebatas menyampaikan usulan, rekomendasi maupun desakan kepada Kerjaaan Arab Saudi terkait fasilitas sanitasi yang sangat terbatas, toilet yang sekaligus digunakan untuk BAK, BAB bahkan mandi dirasakan sangat kurang dengan jumlah jemaah yang saat ini sudah kembali normal kuotanya, sedang untuk tenda jika dibandingkan dengan jumlah jemaah yang ditampung, rata-rata per jemaah hanya menempati 0,8 meter ini sangat tidak layak,” urai Nizar dihadapan peserta Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi/ Debarkasi Solo yang diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang mengambil lokasi di Hotel Lor In Karanganyar, Senin (30/10).
Kedua, perlunya screening terkait status jemaah haji, jangan sampai ada jemaah haji Indonesia yang dideportasi karena memiliki catatan hukum di Saudi. Dijelaskan Nizar pihaknya telah bekerja sama dengan imigrasi Arab Saudi untuk melakukan screening terhadap seluruh jemaah haji.
“Kerajaan Arab Saudi sekarang ketat, catatan siapa saja yang pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum tercatat dengan rapi, sehingga jika didapai ada jemaah haji yang memiliki catatan hukum bisa berpotensi menimbulkan masalah saat masuk ke Saudi,” imbuhnya.
Ketiga, rencana perubahan sistem sewa hotel di Madinah. Sistem yang segera dipelajari mendalam dari sistem blocking time akan diubah jadi sewa musim.
Keempat, direncanakan penambahan kuota petugas mengingat kuota petugas haji tahun ini tidak sebanding dengan banyaknya jemaah haji Indonesia yang harus dilayani.
Kelima, perlunya ruang rawat khusus di bandara Jeddah dan Madinah untuk menangani jemaah haji yang membutuhkan perawatan karena kendala kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
Catatan selanjutnya, keenam, upaya agar bus pengantar jemaah ke Masya’ir (Arafah – Muzdalifah – Mina) bisa ditingkatkan. “Evaluasi kemarin, banyak jemaah haji yang menggunakan bus tua, karena memang pasokan jumlah bus yang kurang akibat normalnya kuota haji seluruh dunia,” jelasnya.
Ketujuh, keberadaan TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), idealnya memiliki kompetensi dalam hal ibadah haji, dalam hal ini perlu penegasan tentang siapa yang layak menjadi TPHD dan bagaimana tugas mereka bisa dioptimalkan dalam melayani jemaah.
Kedelapan, meningkatkan proses sweeping yang dilakukan secara maksimal, bila perlu hingga menjangkau rumah sakit jiwa dan tempat lainnya, dengan harapan dapat meminimalisasi jemaah haji yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib).
Kesembilan, berkaitan dengan pembinaan ibadah. Terkait fiqih, tarikh, dan hikmah haji dapat dijelaskan secara mendasar agar meminimalisir ketidakpahaman jemaah haji kita. “Optimalisasi keberadaan karom dan karom yang dipilih karena benar-benar memahami rangkaian prosesi ibadah haji, sehingga akan sangat membantu keterbatasan tenaga pembimbing ibadah haji yang hanya satu setiap kloter,” harapnya.
Terakhir kesepuluh, perlunya telaah yang komprehensif perihal istithaah haji seluruh pihak yang terkait sehingga bisa diimplementasikan mulai dari akar rumput hingga pada tataran atas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan.
Pada forum yang strategis, Nizar berharap banyak kepada seluruh peserta agar dapat melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini khususnya di Embarkasi/ Debarkasi Solo, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam penentuan rekomendasi pada forum tingkat nasional mendatang. (gu-gt/gt)
