Semarang – Pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah.
Laporan keuangan suatu instansi pemerintah selalu menarik untuk dibahas. Sebab baik buruknya kinerja sebuah instansi dapat dilihat dari hasil laporan keuangan itu. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran operator. “Baik buruknya kinerja suatu instansi dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan,” kata Pgs Kakanwil Jateng, Syaifuddin Zuhri dalam sambutannya ketika melantik dan Duta Akrual di Aula Kanwil Kemenag Jateng,baru-baru ini.
Pemerintah menerapkan akuntasi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan lebih transparan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2015. Ini merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.Kakanwil menyebutkan akuntansi pemerintah berbasis akrual ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Syaifuddin Zuhri mengingatkan Duta Akrual agar dalam pengelolaan keuangan harus profesional termasuk laporan keuangan tidak terlambat. Begitu pula tidak sedikit pun yang memberi opini tidak bagus sehingga mampu mendukung pencapaian target utama laporan keuangan yaitu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016.
Semoga tidak ada lagi keterlambatan laporan keuangan dari kemenag kabupaten/kota.Yang penting anda bekerja secara profesional dan tidak asal dalam membuat laporan keuangan. Pada 2016 ini kita bisa meraih WTP,” harap Syaifudin Zuhri.
Misi dari duta akrual adalah menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, serta menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan unit kerja terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
Dikatakan, duta akrual diharapkan mampu menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di unit kerja. Kehadiran duta akrual juga diharapkan mampu membangun kesadaran dan menjadi problem solver agar implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan baik.
“Kedepannya apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh operator keuangan di daerah, duta akrual dapat mengatasinya dengan baik,” tutup Kakanwil. (wulan/gt)
