Rembang – Para pemangku pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Rembang diharapkan bersama-sama mengembangkan dan memajukan pendidikan. Dengan saling bersinergi, pendidikan agama dan keagamaan di Rembang diharapkan bisa semakin meningkat, bukan hanya kuantitas, namun kualitas.
Demikian dikemukakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Drs. H. Atho’illah, M.Pd.I kepada sejumlah pemangku pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Rembang beberapa waktu lalu di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
Beliau menekankan, pemangku pendidikan tersebut yang meliputi tenaga pendidik di madrasah, guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, tenaga pendidik di ponpes, madrasah diniyyah, dan TPQ merupakan sendi pendidikan untuk membentuk generasi bangsa yang berpengatahuan, berkualitas, berkarakter, dan berakhlakul karimah.
Oleh karena itu, penguatan data keagamaan pada tahun mendatang agar lebih ditingkatkan dari tahun ini. Data keagamaan merupakan kunci utama pengambilan kebijakan pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan. “Oleh karena itu, data keagamaan ini harus benar-benar diperhatikan,” tandasnya.
Kepala Sub Bagian tata Usaha Kankemenag Kabupaten Rembang , Drs. H, Mohammad Ali Anshory mengatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan adalah kedisiplinan. Utamanya bagi tenaga pendidik yang sudah berstatus PNS. “Hal-hal yang menyangkut kedisiplinan harus diindahkan, utamanya bagi guru PNS atau guru swasta yang sudah bersertifikasi. Sebagaimana diatur dalam PP no 53 tahun 2010,” tegasnya.
Mewakili Pengurus Badko TPQ Kabupaten Rembang, Drs. M. Arif Sugeng Purwanto mengusulkan kepada pemerintah untuk turut memperhatikan kualitas TPQ. Salah satunya adalah dengan menambah anggaran untuk TPQ. Selain itu, perlu dibentuk Forum Komunikasi TPQ se-Kabupaten Rembang untuk menginventarisir segala persoalan yang dihadapi TPQ.
Sementara terkait madrasah diniyyah, beliau mengemukakan adanya kurikulum yang beragam antar madrasah diniyyah takmiliyyah. Beliau mengusulkan kepada pemerintah setempat agar membuat regulasi mengenai kurikulum dan mengadakan anggaran untuk kemajuan madrasah diniyyah.
“Selain itu, banyak pula santri madin yang belum paham IT. Sekali lagi kami meminta pemerintah setempat untuk mengadakan pelatihan IT bagi santri madin,” sambungnya.—-Shofatus Shodiqoh
