Semarang – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini kian masiv, hal ini ditunjukan dengan perubahan pola masyarakat dari konvensional menjadi modern dan hampir mencakup di berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini disikapi oleh pemerintah dibawah kendali Presiden Joko Widodo untuk memangkas jalur birokrasi dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kabinet Kerja dengan motto ”Kerja, Kerja, Kerja! Berimplikasi bagi kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk sisingkan lengan mendukung penuh arah kebijakan presiden.
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama yang langsung bersinggungan dengan masyarkat, memiliki produk layanan berupa pelayanan nikah dan rujuk, dimana menjadi aset bagi kementerian Agama untuk dapat meningkatkan pelayanan demi mendongkrak akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.
Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah berupaya untuk meningkatkan pelayanan umum dalam rangka memberikan kemudahan akses maupun pelaporan bagi masyarakat khususnya untuk pelayanan penerimaan negara. Hal ini dilatarbelakangi munculnya permasalahan dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diantaranya proses penyetoran PNBP yang terlambat karena permasalahan jarak lokasi ke tempat penyetoran PNBP. Solusinya melalui mekanisme penyetoran PNBP adalah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).
Untuk itu, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah selama 4 hari kedepan akan memberikan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak online (SIMPONI) kepada 600 peserta yang terbagi dalam 4 angkatan mulai dari 31/10 hingga 03/11. Kegiatan yang difokuskan kepada pada para Kepala KUA dan beberapa Kepala seksi bimas Islam di Kankemenag bertempat di Aula Lantai III Gedung A Kanwil, dengan materi berupa ceramah, diskusi dan praktek/simulasi.
Dijelaskan bahwa aplikasi SIMPONI diklaim bisa meminimalisir permasalahan yang ada. Selain itu, SIMPONI diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan dalam hal pembayaran PNBP, dapat meningkatkan ketersediaan dan realibilitas data PNBP, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP, dan dapat menciptakan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP.
“Sosialisasi aplikasi SOMPONI kita tujukan bagi kepala KUA dan Kasi Bimas Islam dengan harapan para peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait aplikasi SIMPONI, juga meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan dalam hal pembayaran PNBP, disamping meningkatnya ketersediaan dan reliabilitas data PNBP serta terciptanya sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP NR,” jelas Saifulloh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah usai pembukaan sosialisasi, Senin (31/10).
Ditambahkan, aplikasi SIMPONI memberikan fasilitasi pada pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non-anggaran, keberadaan aplikasi SIMPONI akan memberi kemudahan bagi Wajib Bayar (WB) / Wajib Setor (WS) saat membayar atau menyetor PNBP dan penerimaan non-anggaran.
“Melalui aplikasi ini nantinya akan mampu memberikan kemudahan akses bagi wajib bayar atau wajib setor terkait pengelolaan PNBP maupun non-anggaran, karena pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), dan internet banking,” imbuh Saifulloh.
“Dengan kemudahan tersebut masyarakat dapat memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya,” pungkasnya. (gt/gt)
