Semarang – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan di Provinsi Jawa Tengah di masa Reses Persidangan II Tahun 2015-2016, sebanyak 9 anggota komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ahmad Malik Haromain (Wakil Ketua) disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lantai II (21/12). Turut hadir Asisten, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bupati Salatiga, dan Kepala SKPD Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Bencana, Baznas dan Badan Wakaf Jawa Tengah.
Adapun agenda kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Jawa Tengah meliputi melakukan rapat kerja dengan Gubernur Jateng, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Mengunjungi UIN Walisongo Semarang, dan Pemerintah Salatiga fokus tentang fokus FKUB.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa bidang agama terkait dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Tengah sangat harmonis, ini ditunjukkan antara organisasi masyarakat dan semua agama melalui FKUB, Kemenag dalam membangun komunikasi, koordinasi, tentang menjaga kerukunan kehidupan keagamaan di Jawa Tengah berjalan sangat baik. “Bahkan distinasi wisata religi Simbol Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) milik umat Islam tidak hanya dikunjungi oleh umat Islam, akan tetapi umat lain mengunjunginya. serta secara kelembagaan FKUB dan Kemenag di Jawa Tengah sudah banyak memfasilitasi, terlibat dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, dan seluruh masyarakat pula,” ungkap Ganjar.
Dalam rapat kerja tersebut, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Ahmadi mempresentasikan beberapa hal, diantaranya ; (1) Jawa Tengah masih sangat membutuhkan dorongan untuk peningkatkan pemahaman dan pengamalan agama; (2) Bidang penyelenggaraan ibadah haji di Jawa Tengah tahun 2015 sesuai data +80 orang meninggal di Makkah, 8 musibah mina, dan pelayanan jamaah haji bagi yang mengalami sakit di Makkah bisa di sapu bersih untuk dipulangkan semua; (3) Bidang lembaga pendidikan, bahwa kondisi di Kemenag perbandingan lembaga swasta (95%) lebih dominan dibanding dengan negeri (5%).
Lebih lanjut Ahmadi mengungkapkan bahwa, “Jumlah lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag dari RA, MIN dan MIS, MTs N dan MTS S, MAN dan MAS sejumlah 10,740 lembaga di Jawa Tengah dan jumlah guru 115,227 orang, Guru PAI di semua agama jumlah 52,443 yang belum tersertifikasi 67% dan sudah tersertifikasi 33%.” Kakanwil menambahkan bahwa, “Tunjangan Profesi Guru (TPG) apabila dihitung untuk setiap kab/kota 10 milyar, maka kebutuhan dalam pertahun di Kemenag Jateng membutuhkan 350 milyard. Lanjut, Ahmadi melihat kebijakan pemerintah untuk APBN 2016 dengan system on going, artinya alokasi belanja seperti pembayaran TPG sudah tidak ada lagi.”, Dalam hal pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kemenag Jateng apabila dikaitkan dengan angka putus sekolah, siswa-siswi madrasah termasuk minim untuk semua jenjang, yaitu + 460 siswa dari APK. Dan kondisi BOS di triwulan I 2015 di Kemenag termasuk cepat dalam pencairan, akan tetapi setelah ada regulasi perubahan akun dari 57 ke 52, “Kemenag mengalami keterlambatan dalam proses pencairan, dan di pendidikan Pesantren dari jenjang ula, wustho dan ulya sudah dicairkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tegas Ahmadi. (alif)
