Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Kota Pekalongan – Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menghadiri Rapat Kordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (27/09/2022). Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan diikuti oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah.

 Walikota Pekalongan, mengungkapkan bahwa dirinya mendukung upaya ini, harapannya Pemerintah Kota Pekalongan bersih dari praktik korupsi.

“Alhamdulillah barusan ada pengarahan dari KPK, Mendagri, dan BPK mengenai pencegahan korupsi. Tadi disampaikan mengenai hal-hal yang kepala daerah, inspektorat, dan ketua dewan harus hindari atau harus lakukan, ada beberapa masukan dari bupati dan walikota intinya pemerintah saling koordinasi. Kegiatan ini kontrol dari KPK kepada kepala daerah dan ketua DPRD, “ tuturnya.

“Hal yang ditekankan yakni komunikasi. KPK, BPK, dan Mendagri membuka diri mengenai hal-hal yang dikeluhkan para pimpinan. masing-masing kota dan kabupaten memiliki beda keluhan dan permasalahan yang berbeda. Nantinya dari KPK, BPK, dan Mendagri akan mencarikan solusi untuk pemecahan masalahnya, “ lanjutnya.

“Semoga acara ini rutin dilakukan jadi komunikasi dan koordinasi semakin lancar.” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan pencegahan korupsi di Jawa Tengah. Ia menceritakan secara terbuka di Jawa Tengah, hari ini banyak yang ramai kejadian di Blora, ada pemotongan BLT. Orang lihat itu jumlahnya kecil sekali tapi itu tidak dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah berpotensi, dan ini harus kita hindari.

Ganjar mengaku senang bupati, walikota, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hari ini berkumpul. Semua di sini ikut untuk memperbaiki sistem bagaimana mencegah korupsi.

“DPRD dan walikota/bupati haruslah berelasi dengan baik khususnya dalam mencegah korupsi, umpama ketika saat mengesahkan APBD jangan sampai ada kolusi, dana aspirasi rakyat ya dimasukkan saja ke sistem secara terbuka.” Tegasnya. (Romi/Ant/bd).