Semarang (Humas) – Dalam Mendukung Pengendalian Tuberkulosisi secara Nasional, maka diperlukan dukungan keterlibatan semua sektor, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Pengendalian Tuberkulosis ini harus dilakukan dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi program.
Kehadiran empat orang Pengurus Wilayah Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Jawa Tengah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jateng untuk melakukan audiensi terkait implementasi keberlangsungan kerjasama, Senin (10/2/2025)
Dipimpin langsung Ketua Pengurus Wilayah PPTI Jateng Dr. Hartanto menyampaikan jika sasaran program ini adalah kelompok masyarakat sipil.
“Banyak anak terserang TBC karena kita tidak tau gejala penyakitnya. Di dunia ada satu juta penderita, dengan 10% nya ada di Indonesia. Terdapat 10% penderita di Jawa Tengah dari total 100rb yang ada di Indonesia,” paparnya.
Ditambahkannya jika target Eliminasi TBC secara Nasional pada tahun 2030 dan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pada 2028. Pencegahan dan penanggulangan TBC harus diselesaikan oleh pemerintah bersama masyarakat.
“Maka kami perlu menggandeng Kementerian Agama sebagai mitra kerja untuk mendukung Pencegahan dan Penanggulangan TBC,” jelas Hartanto.
Didampingi Katua Tim PD. Pontren Aini Sa’adah dan Ketua Tim Pendidikan Madrasah Ahmad Mahrusun, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng Saiful Mujab menyampaikan bahwa pada prinsipnya Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya bersama untuk pencegahan dan penanggulangan TBC.
“Mungkin kedepan kita bisa mengadakan pemeriksaan di lingkungan pegawai Kementerian Agama,” sebutnya.
Kakanwil juga menyarankan PPTI bisa bekerjasama dengan DWP, IPARI, maupun APRI.
“Ada juga Pokjawas, dan juga IGRA yang kalau dibangun jejaringnya akan luar biasa dampaknya,” jelasnya.
Menurutnya ketika apel pagi yang diadakan tiap hari senin, kita bisa memberikan materi seperti TBC ini.
“Selanjunya dalam apel pagi kita bisa sampikan hal ini. Jadi bukan sekedar tusi yang disampaikan tetapi juga informasi,” jelasnya.
Saiful Mujab berharap bahwa informasi seperti ini nantinya dapat diolah dan disampaikan pada masyarakat lewat manasik haji yang diadakan 2 kali di tiap kab/kota.
“Potensinya besar karena calon jemaah haji se-kabupaten/kota jumlahnya bisa ribuan.(Sua)
