Banyumas-60 guru PAI dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh seksi PAI Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas bertempat di Oemah Daun Purwokerto. senin (27/02)
FGD yang mengambil tema Sinkronisasi Kebijakan PAI Antara Kemenag dengan Pemerintah Daerah Kab. Banyumas menghadirkan delapan nara sumber yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas , Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, Kepala Bapedallitbang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Asisten Pemerintah Dan Kesra , Kepala Bidang PAI Kanwil Prov. jateng , Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas, Analis Kebijakan Ahli Madya Kabupaten Banyumas.
Hadir dalam pembukaan pengawas PAI, Ketua MGMP PAI SMA, SMK, SMP , Ketua KKG PAI SD, FKG TK dan perwakilan guru PAI se Kabupaten Banyumas sebagai peserta.
Kasi PAI Agus Setiawan, S.Sos menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini dimaksudkan untuk menyamakan langkah guna terwujudnya penganggaran pendidikan profesi guru bagi GPAI dari APBD Kabupaten Banyumas.
” Segera menuntaskan GPAI Kabupaten Banyumas yang telah lulus preetest , PPG yang selanjutnya nanti Kemenag yang akan membayar PPG ditahun berikutnya.” jelas Agus.
Sementara itu dalam sambutan pembukaan Kepala Kantor Kemenag Banyumas H. Aziz Muslim berharap para guru PAI bisa di fasilitasi dalam PPG nya.
” Hari ini kita mendorong dan memfasilitasi dan bersinergi dengan Pemkab , untuk bagaimana agar guru guru PAI di Kabupaten Banyumas bisa mengembangkan karirnya yakni melalui fasilitasi pembiayaan PPG . ” jelasnya
” Kuota PPG nasional se Indonesia hanya 5000 orang, jadi jatah per kabupaten sangat sedikit dan masa tunggunya bisa sampai 20 tahun. kita membuka kran dan memfasilitasi bersama dengan Pemkab Banyumas. Saat ini ada 9 Kabupaten yang sudah mengalokasikan APBD nya untuk PPG , Insya Allah untuk tahun ini Kabupaten Banyumas 10 yang ikut PPG.” jelasnya lebih lanjut.
H. Imam Bichori, S.Ag, M.Si Kabid PAI Kanwil kemenag Jawa Tengah menjelaskan di Provinsi Jawa Tengah yang sudah lulus preetes sekitar 12 ribu. Kami sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan.
Mudah mudahan di tahun 2023 ini ada peluang. Harapan kami di tahun 2023 ini ada surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan, Karena di provinsi dalam waktu dekat pemda kabupaten kota yang sudah memberikan surat pernyataan akan dikumpulkan,” ujarnya.(yud/rf)
