Mahasiswa sebagai Agent of Change Menyampaikan Kritik, Saran, dan Masukan Kepada Pemerintah

Kota Pekalongan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus melaksanakan aksi damai dan konsolidasi di depan kantor DPRD Kota Pekalongan, Kamis siang (15/9/2022). Mereka meminta jajaran Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD setempat untuk menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat. 

Massa aksi damai tersebut ditemui langsung oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir. Mereka menampung aspirasi mahasiswa untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Walikota Aaf mengapresiasi atas aksi damai para mahasiswa yang berjalan tertib, lancar, dan damai. Pihaknya bersama Ketua DPRD, M Azmi Basyir juga telah berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa mengenai permasalahan yang ada dan aturan tupoksi Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut untuk bersama-sama dikawal melalui mekanisme yang berlaku.

“Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak luput dari kepentingan masyarakat. Aspirasi-aspirasi ini akan kami sampaikan melalui Forum APEKSI dan ADEKSI,” ucap Aaf.

Pihaknya juga akan memfasilitasi pertemuan untuk perwakilan mahasiswa Cipayung Plus dalam menyampaikan aspirasinya di tingkat Kota Pekalongan dalam Agenda Ngopi bersama Walikota beserta jajaran dan Ketua DPRD dan Forkopimda di Rumah Dinas Walikota yang jadwalnya masih diatur.

“Untuk jadwalnya masih diatur, nanti di agenda Ngopi Bareng tersebut, bisa dibahas satu per satu permasalahan yang ada baik itu terkait program pemerintah, kebijakan pemerintah, apa yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pekalongan, bagaimana penggunaan APBD selama ini, dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi bersama disitu dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, bahwa dirinya menyambut baik aksi damai dari mahasiswa Cipayung Plus yang merupakan wadah gabungan para mahasiswa ini bisa contoh yang baik, tidak hanya bagi mahasiswa lainnya, melainkan juga bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dengan damai dan tertib.

“Tadi saat di dalam ruangan kami juga sudah berdiskusi panjang kurang lebih satu jam dengan perwakilan mahasiswa tentang sejumlah aspirasi yang tidak hanya tentang tuntutan penolakan kenaikan harga BBM, tetapi juga ada Proyek Strategis Nasional (PSN), UMR, dan tuntutan lainnya. Kita juga sudah sepakati bersama,” ucap Azmi.

Azmi menegaskan, pihaknya bersama Walikota dan jajarannya berupaya akan menyampaikan sejumlah aspirasi dari mahasiswa tersebut sesuai tupoksi yang ada kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, yang menjadi kewenangan daerah pun akan segera dibahas bersama dan direalisasikan sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui tuntutan mahasiswa ini bosa didengar dan segera ditindaklanjuti, sehingga langkah konkretnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami berharap, para mahasiswa sebagai Agent of Change bisa terus menyampaikan kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah dan bisa ikut diskusi bersama terkait apa yang dilaksanakan pemerintah. Kami doakan juga mereka bisa menjadi generasi penerus yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik ke depannya,” harapnya.

Koordinator Konsolidasi Aksi Damai Mahasiswa Cipayung Plus, Rino Respati Hakim menjelaskan bahwa, tuntutan-tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada saat konsolidasi ada 4 tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM, mendesak baik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi harga kenaikan bahan-bahan pokok masyarakat yang terdampak akibat adanya kenaikan harga BBM, mendesak Pemerintah Pusat untuk menunda pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti Proyek Pembangunan Ibu Kota Nasional (IKN) yang tidak begitu urgent bagi masyarakat Indonesia secara umum. Tuntutan terakhir adalah mendesak Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial betul-betul tepat sasaran. Sebab, sebelumnya data penyaluran bansos masih carut marut dan belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Kesimpulannya, 4 tuntutan dari kami sudah disampaikan dengan baik-baik dan dari Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD setempat tadi sudah menegaskan akan menyampaikannya dalam Forum APEKSI dan ADEKSI. Pasalnya, kita tidak bisa serta merta dari Kota Pekalongan langsung atau dari Walikota menyampaikan langsung, harus melalui forum resmi kelembagaan pemerintah,” beber Rino.

Rino menyebutkan, dalam aksi damai mahasiswa Cipayung Plus ini diikuti sebanyak 150 orang mahasiswa-mahasiswi.

“Gerakan Cipayung Plus ini merupakan wadah gabungan organisasi mahasiswa yakni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalisme Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).” tandasnya. (Tim/Ant/bd)