Surakarta – Kunjungan Kerja Menteri Agama RI ke Surakarta guna memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kuliah Umum mengangkat tema “Keselamatan dan Kesejahteraan Jamaah Haji”, kuliah umum dihadiri juga oleh Direktur Pembinaan Haji, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Rektor IAIN Surakarta, Kepala Bidang PHU dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Solo Raya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menjelaskan bahwa, Penyelenggaraan Haji merupakan tugas nasional yang harus dipikul oleh pemerintah dimana kandungan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Hal ikhwal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, demikian pula dengan ibadah haji, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jamaah haji terbesar. Untuk itu salah satu misi Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. “Adanya beberapa pemikiran untuk penyelenggaraan haji tidak oleh negara, hal tersebut perlu menjadi pemikiran kita bersama,” ucap Menag.
Dengan adanya kuliah umum semacam ini Menteri Agama memberikan apresiasi yang tinggi. Menurut LHS, “Biasanya kalau kita berbicara masalah haji, maka akan terfokus pada masalah pelayanan baik pelayanan di dalam maupun di luar negeri, tetapi saat ini saya sangat mengapresiasi kegiatan dengan tema Keselamatan dan Kesejahteraan Haji.”
Penyelenggaraan Haji menjadi icon khas. Meski setiap tahun diselenggarakan secara rutin namun tidak semua negara mampu menyelesaikan masalahnya. Hal ini menurut LHS disebabkan karena : 1) Ritual ini diselenggarakan di negara dengan budaya, tradisi dan peraturan yang berbeda.2) Demikian cuaca dan pola pikir yang tidak sama dengan kita. Masih ditambah lagi dengan 3) karakteristik jamaah haji yang juga khas, lebih dari 60% jamaah belum pernah ke luar negeri. Tingkat pendidikan yang rendah 34% lulusan pendidikan dasar. Lebih dari 35% berusia lanjut dan lebih dari 15% hanya bisa berbahasa daerah.
Permasalahan haji, meskipun telah kita persiapan dengan matang tetapi banyak masalah yang di luar dugaan kita. Beberapa kecelakaan yang terjadi, jatuhnya crane dan peristiwa mina menjadikan kita terbata-bata menghadapi kejadian tersebut. Berapa jam setelah kejadian itu, pertama kali dilakukan jumpa pers menjelaskan peristiwa tersebut. Indonesia merupakan satu satunya negara yang secara kontinyu memberikan informasi kepada masyarakatnya terhadap peristiwa tersebut hingga informasi rinci para korban. “Bahkan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi pun belum bisa mengumumkan jumlah korban peristiwa tersebut,” tandas LHS.
Menag sangat berterima kasih kepada UMS yang telah mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya crisis management untuk mewujudkan keselamatan dan Kesejahteraan jamaah haji dengan gagasannya dalam pengelolaan pergerakan jamaah haji. Sebelumnya dipresentasikan pengelolaan pergerakan jamaah haji yang dibatasi dengan beberapa gerbang yang terbuka dan tertutup secara sistematis dengan ditunjang lampu pengatur lalulintas dan CCTV. “Tentang hal ini saya sangat optimis bisa menekan angka kecelakaan, tetapi yang menjadi tantangan kita adalah memberikan masukan dan penjelasan hal ini kepada pemerintah Arab Saudi,” jelasnya.
“Hal ini bisa dilihat berapa sulitnya meleleh ijin pendirian balai pengobatan haji Indonesia, demikian pula dengan program ini. Ini semata-mata berkaitan dengan priogram Kerajaan Arab Saudi,” ungkapnya. Saat itu pemerintah Arab Saudi menilai dengan didirikannya BPHI, Indonesia tidak mempercayai kemampuan dankualitas pelayanan kesehatan kepada jamaah haji, tetapi dapat dijelaskan justru dengan adanya BPHI tersebut bisa membantu menekan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji Indonesia. (fat/gt)
