Pembangunan ZI WBK/WBBM, MAN 2 Banjarnegara Gelar Review Kerja Evaluasi

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Banjarnegara – MAN 2 Banjarnegara menggelar kegiatan Review Lembar Kerja Evaluasi dalam upaya memantapkan langkah-langkah kerja yang disusun dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK (Wilayah Bersih dari Korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Sabtu,(20/11). Kegiatan yang dilaksanakan di ruang kelas dan diikuti oleh seluruh guru dan pegawai kurang lebih berjumlah 114 orang dengan menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Kasubag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Jawa Tengah, H. Nurkholis dan Analis Ortala, Abdul Hamid.

Kepala Madrasah, Ridlo Pramono dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari dari ditunjuknya MAN 2 Banjarnegara beserta 21 Madrasah Aliyah lainnya yang ada di Jawa Tengah sebagai madrasah pilot project Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK WBBM) pada Madrasah Tahun 2021. “Alhamdulillah, kita mendapat kesempatan untuk menjadi pilot project Zona Integritas berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2021 dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Maka pada proses pembangunan Zona Integritas, kami berusaha sebaik mungkin melakukan berbagai upaya untuk meraih predikat WBK dan WBBM, salah satunya kegiatan Review Lembar Kerja Evaluasi ini,” jelasnya.

Sementara Nurkholis, dalam uraian materinya menyatakan dalam penetapan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM ada beberapa syarat nilai yang harus dipenuhi. “Bapak Ibu semua untuk meraih predikat WBK dan WBBM membutuhkan dukungan dan kerja keras dari semua pihak karena ada beberapa syarat nilai yang harus dipenuhi. Pada proses pembangunan ada komponen pengungkit seperti manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 60% yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Nurkholis juga menambahkan selain komponen pengungkit, ada juga komponen hasil berbobot 40% dengan unsur komponen seperti terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan yang selesai sekitar pukul dua siang tersebut berjalan dengan lancar setelah proses review langsung terhadap masing-masing komponen pengungkit. (ta/ak/rf)