Rakor Realisasi Anggaran Tri Wulan II Tahun 2023

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

KAB.PEKALONGAN, BATANG — Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Muqodam menghadiri Rapat Koordinasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Se-Eks Karesidenan Pekalongan, Senin (24/07/2023) di Aula Agrowisata Pagilaran Kabupaten Batang.

Rapat Koordinasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 digelar dalam rangka tercapainya target Penyerapan Anggaran sebesar 70% di akhir bulan Juli 2023 dan diikuti oleh Kepala Kantor, Kasubbag TU, Perencana, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kementerian Agama se – Eks Karesidenan Pekalongan.

Selaku Panitia Penyelenggara Kasubbag TU Kantor Kemenag Kabupaten Batang, Abdul Wahab melaporkan bahwa kegiatan ini dihadiri dari Kantor Kemenag Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang.

“Dipilihnya tempat di Pagilaran ini adalah untuk ikut mempromosikan Obyek Wisata di wilayah Batang, para peserta juga diharapkan bisa mengikuti acara ini dengan seksama, saling tukar informasi serapan anggaran, demi tercapainya target realisasi 70% di Bulan Juli. “ujar Abdul Wahab

Sementara itu H. Baiquni selaku tim Anggaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menegaskan kepada segenap elemen Pengelola Keuangan untuk bekerja keras, bersinergi untuk memanfaatkan sisa waktu, yang  tinggal tujuh hari ini menuju realisasi 70%. “Telaah semua sisa pagu anggaran yang masih bisa dieksekusi.”

“Kalaupun tidak bisa tercapai, harus bisa memberikan alasan yang logis, yang secara berjenjang harus dilaporkan, dan tentunya akan ada sanksi dari pimpinan sebagai konsekuensi dari kegagalan target tersebut. “tegas Baiquni

Tim Anggaran Kanwil yang lain, Udin menyampaikan bahwa di akhir Juli ini, para pimpinan diharapkan ikut memantau pelaksanaan anggaran di masing masing satker. “Pengisian Laporan Capaian Output dan Smart juga untuk diperhatikan, karena masih ada beberapa satker yang masih kosong. “Laporan ini dipantau langsung dari Kementerian Keuangan dan Bappenas yang bisa mempengaruhi Nilai IKPA satker.”pungkasnya. (ZNL/MTb/bd)